RADARCIREBON.ID- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono merespons statement Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal warga di Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk sindiran bahwa KDM adalah bapak tiri.
Politisi PDIP itu menilai respons KDM yang menggunakan bahasa Sunda cukup serius. Apalagi menggunakan bahasa Sunda yang Ono bilang sangat kasar.
Dalam kesempatan Musrenbang Jawa Barat yang digelar di Cirebon kemarin, KDM menilai masyarakat salah tuduh soal protes jalan rusak di Cirebon Timur. Sebab itu jalan kabupaten. Di mana menjadi kewenangan Pemkab Cirebon.
Baca Juga:Guangzhou – Cirebon Jajaki Kerja Sama Pelestarian Warisan Budaya Dunia UNESCOSpanduk Kritikan Sambut KDM di Cirebon: Lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri
“Saya sebagai gubernur selalu dikritik, Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tere (tiri). Saya katakan, baru (jadi) gubernur baru dua bulan. Terus ketika dicek, jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten, ngambek ka aing ai sia? Kunaon teu ngambek ka bupati? Kan jadi aneh,” ucap KDM dengan nada tegas saat memberikan sambutan dalam Musrenbang RPJMD Jawa Barat 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2025 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Ucapan KDM itulah yang direspons Ono. “Rakyat yang memasang (spanduk) itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur,” tandas Ono, dikutip dalam video yang diunggah di akun Instagramnya kemarin.
Ono bilang bahwa gubernur bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan-kewenangan provinsi. Tetapi juga mengurusi hal-hal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, bahkan pemerintah di tingkat desa. “Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa, melalui APBD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Karena, jelas Ono, infrastruktur seperti jalan, irigasi, sekolah dan lain-lainnya tidak bisa dibangun sebatas menggunakan anggaran kabupaten/kota atau desa. “Karena keterbatasan anggaran itu. Nah di 2025 ini, seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten/kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM,” tukas Ono.
Padahal, kata Ono, itu merupakan program-program prioritas. Baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jabar, apalagi pemerintah kabupaten/kota dan desa. “Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, teruslah kritis, jangan takut dibuli. Karena pembulian itu termasuk dalam bagian romantika, dinamika dan dialektika itulah kehidupan yang harus kita jalani,” tandas Ono.