Pihaknya percaya, keterlibatan aktif provinsi dalam penataan kawasan ini dapat mengoptimalkan fungsi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungannya. Kemudian, walikota menyampaikan persoalan perlintasan sebidang kereta api. Saat ini terdapat 11 titik perlintasan sebidang di Kota Cirebon yang dilalui sekitar 178 perjalanan kereta api.
Tingginya frekuensi ini memunculkan dampak serius terhadap mobilitas warga, potensi kecelakaan, serta kemacetan lalu lintas. “Upaya penanganan tentu tidak bisa hanya bersifat lokal. Diperlukan strategi lintas sektor dan lintas kewenangan, serta dukungan dari provinsi sebagai penghubung antarlembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan PT KAI,” bebernya.
Selain itu, berkaitan dengan normalisasi sungai, khususnya yang melintasi kawasan padat permukiman. Ia mengatakan normalisasi ini penting sebagai langkah mitigasi bencana banjir, yang beberapa tahun terakhir menjadi perhatian warga Kota Cirebon. “Dalam pelaksanaannya, kami mengharapkan sinergi lebih erat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan efektivitas program ini,” terang Edo.
Baca Juga:Guangzhou – Cirebon Jajaki Kerja Sama Pelestarian Warisan Budaya Dunia UNESCOSpanduk Kritikan Sambut KDM di Cirebon: Lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri
Lanjutnya, Pemkot Cirebon juga telah melaksanakan sejumlah perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun, lanjut Edo, pihaknya menyadari masih banyak ruas jalan yang memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas, seiring dengan berkembangnya mobilitas ekonomi dan pertumbuhan kota. Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi, baik dalam bentuk asistensi teknis maupun integrasi program lintas wilayah. (abd)