RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dokumen strategis ini dirancang sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan penyesuaian terhadap kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2028 serta keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan komitmennya untuk menyusun RPJMD yang tidak hanya mencerminkan janji politik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Baca Juga:Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu, Menteri Sosial Targetkan Juni 2025 Sudah Bisa DihuKDM Batal ke Karanglayung Indramayu, Diminta Launching Program Listrik Gratis
“RPJMD yang kami susun harus menjadi jembatan antara harapan masyarakat, misi pembangunan, dan arah kebijakan provinsi,” tegas Eman saat membuka forum pembahasan awal di Pendopo Majalengka, Kamis (8/5/2025), didampingi Kepala Bappedalitbang, Yayan Sumantri.
Menurut Bupati, perencanaan pembangunan saat ini dituntut untuk lebih partisipatif dan terbuka terhadap kritik.
“Kami tidak ingin proses ini menjadi menara gading. Masukan, kritik, bahkan koreksi dari masyarakat adalah energi untuk membangun Majalengka yang lebih baik,” ujarnya.
Namun di tengah optimisme pembangunan, Bupati menyoroti adanya paradoks dalam data ekonomi daerah di Kota Angin.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun terakhir tercatat sebesar 6,33 persen—tertinggi ketiga di Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka pun tergolong rendah, hanya 4,01 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Meski demikian, angka kemiskinan tetap tinggi dan cenderung stagnan.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau ekonomi kita tumbuh dan pengangguran rendah, mengapa kemiskinan tidak menurun?” ungkap Eman.
Ia menyebut kondisi ini sebagai anomali yang perlu segera dikaji secara mendalam.
Baca Juga:PRIHATIN! 822 Warga Majalengka Positif HIV/AIDS, Ada Pelajar dan MahasiswaIkuti Arahan KDM, Siswa Nakal di Majalengka akan Dikirim ke Galuh Taruna, Setuju?
Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengadakan dialog teknis dalam waktu dekat.
“Kami ingin transparansi dan sinergi. Jika data makro menunjukkan tren positif, tetapi realitas di lapangan tidak sejalan, berarti ada hal yang perlu dikaji ulang. Jangan sampai pembangunan hanya indah di atas kertas, tapi tidak terasa di dapur rakyat,” tegasnya.
Penyusunan RPJMD kali ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan, memperkecil ketimpangan, serta menjadikan pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil. (bae)