RADARCIREBON.ID – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, memberikan tanggapan serius terkait insiden keracunan yang dialami ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, setelah mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai peristiwa ini sebagai kasus keracunan terparah sejak program MBG dilaksanakan.
Uni Irma, sapaan akrabnya, menyampaikan rasa prihatin yang dalam dan berharap agar para siswa segera pulih dari kondisi kesehatan mereka. “Kasus ini adalah yang paling parah dari semua kasus yang terjadi,” ujarnya seperti dikutip dari jpnn.com, Rabu (14/5).
Selain itu, dia mengkritik kinerja yayasan penyedia MBG di Bogor dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memutus kontrak atau mengganti vendor yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia menegaskan bahwa pihak yayasan harus diminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang berujung pada masalah kesehatan tersebut.
Baca Juga:Telkom Dukung Kreativitas Pelaku UKM Perempuan di CirebonIPSI Kota Cirebon Gelar Seleksi BK Porprov Jabar
Uni Irma juga menyoroti peran pegawai yang mengelola MBG di SPPG Bina Insani. Dia menilai pegawai di sana tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga berkontribusi pada terjadinya keracunan masal itu. “Harus memutus kontrak kerja dengan tiga pegawai BGN di SPPG dimaksud, chef, serta ahli gizi dan kontrol. Karena mereka tidak bekerja dengan benar dan itu menjadi tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan terkait insiden ratusan siswa keracunan usai mengonsumsi MBG di Bogor, BGN berjanji melakukan evaluasi dengan memperketat pengawasan.
“Waktu RDP dengan Komisi IX DPR, BGN berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus keracunan makanan dengan memperketat pengawasan,” ujar Yahya Zaini.
Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi itu mendesak BGN bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, keterlibatan sekolah, pemda, BPOM hingga puskesmas penting untuk memastikan zero accident. “Komisi IX DPR mendesak supaya pengawasan tersebut melibatkan pemda, BPOM, sekolah dan puskesmas. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan zero accident,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yahya mengatakan selama ini BGN memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga perlu kerja sama pengawasan dari lembaga lain. Dia menegaskan kasus-kasus keracunan MBG yang dialami siswa tidak boleh dibiarkan.