Data menunjukkan, jumlah pohon kopi di wilayah Priangan berkurang drastis. Hanya tersisa 39 juta pohon pada 1866. Tentu angka tersebut jauh di bawah puncaknya yang mencapai 69 juta pohon pada 1855.
Di antara penyebabnya adalah tekanan dari kaum liberal di Belanda. Tekanan yang kian menguat, terutama untuk segera mengakhiri sistem tanam paksa. Termasuk tanam kopi.
Pemerintah Hinda Belanda tetap bersikeras mempertahankan sistem itu, tak mengindagkan tekanan terssbut. Sekitar tahun 1898-1899, sesuai laporan koran Soerabaijasch handelsblad, pemerintah kolonial memberi izin untuk menanam 181.250 pohon kopi baru. Di antaranya adalah 30.300 pohon kopi unggul varietas liberika.
Baca Juga:Naik Kelas, Kopi Terbaik Gunung Ciremai Mendunia, Hadir di International World of Coffee 2025Kemajuan Peradaban Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi, Terekam Kesaksian Portugis
Ada ribuan pohon kopi dibawa ke Karesidenan Cirebon. Tanaman itu untuk ditanam oleh para petani pribumi di kawasan Gunung Ciremai.
Ketika itu ada sekitar 11.922 keluarga di wilayah Cirebon dan sekitarnya terlibat dalam rantai budi daya kopi yang mengikat. Namun kopi yang ditanam masif tersebut, kurang memberikan keuntungan.
Berbulan-bulan, keuntungan yang dihasilkan untuk ribuan pikul kopi yang diproduksi hanya 35.338 Gulden. Jika dihitung, pendapatan setiap keluarga kala itu cuman berkisar 3 Gulden setahun.
Bukannya untung, angan-angan pemerintah kolonial untuk mengisi kas negara dari kopi juga tak kunjung terwujud.
Tanam paksa kopi di Karesidenan Cirebon iu menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan.
Hanya saja, walau pernah gagal, kisah sejarah itu merupakan bagian penting. Terutama untuk aktivitas budi daya kopi di kawasan Gunung Ciremai hingga sekarang.