Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan pendekatan komprehensif yang melibatkan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, pembangunan sistem drainase terpadu, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Ini soal kebijakan dan keberpihakan. Kalau pemerintah benar-benar peduli, semestinya sudah ada perencanaan matang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang,” terangnya.
“Bukan sekadar datang saat banjir, bawa bantuan mie instan dan berfoto di lokasi bencana. Kami ingin solusi, bukan sandiwara,” tegas dia.
Baca Juga:Legislator Gerindra Soroti Longsor di Kawasan Gunung Ciremai, Dorong Pembentukan Tim InvestigasiProgram Pendidikan Karakter Semi Militer Pertama di Kuningan: 35 Pelajar SMP Ikut Karantina 2 Pekan
Dirinya dan masyarakat pada umumnya berkali-kali menyuarakan kebutuhan perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir, serta pemerataan pembangunan, namun hasilnya nihil.
“Pembangunan selalu berat sebelah. Kita di timur seperti dianaktirikan. Padahal kami juga bagian dari Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat. Kami juga warga negara yang bayar pajak dan punya hak atas perlindungan dan kesejahteraan,” tambahnya.
Dia mengingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, maka kerugian ekonomi dan sosial yang ditanggung masyarakat akan semakin besar dan meninggalkan trauma berkepanjangan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
“Saya kira ini saatnya pemerintah membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir untuk rakyat. Jangan tunggu korban jiwa dulu baru bertindak. Banjir di Cirebon Timur adalah alarm keras yang tak boleh lagi diabaikan,” ucapnya. (awr)