RADARCIREBON.ID – Kinerja investasi di Kota Cirebon dalam dua tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan dan patut disyukuri.
Sepanjang tahun 2024, total nilai investasi yang masuk mencapai Rp983 miliar, melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 114,34 persen.
Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Senin (19/5).
Baca Juga:PLN dan Polres Cimahi Perkuat Sinergi Pembangunan PLTA CisokanEmpat Desa di Cirebon Timur Terendam Banjir Lagi, Warga Tagih Janji BBWS Cimanuk Cisanggarung
Menurut Farida, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan juga mencapai 10.266, atau 111,7 persen dari target tahunan, yang sebagian besar berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
“Ini menandakan bahwa sistem OSS (Online Single Submission) semakin dipercaya masyarakat, dan semangat berwirausaha warga Kota Cirebon sangat tinggi,” ujarnya.
Hingga triwulan pertama tahun 2025, capaian investasi telah mencapai Rp252 miliar, melibatkan 387 pelaku usaha, dan menyerap 627 tenaga kerja.
Jumlah NIB yang diterbitkan sebanyak 702, dengan 99 persen di antaranya adalah pelaku UMK.
“Artinya, tugas kita hari ini bukan hanya menjaga capaian tersebut, tapi juga mempercepat langkah ke depan,” tambahnya.
Farida menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebagai penggerak ekosistem usaha yang sehat, proaktif, profesional, dan tidak mempersulit proses perizinan.
“Pemkot Cirebon akan terus mendorong fasilitasi usaha, mulai dari sertifikasi halal, perizinan UMK, hingga pelatihan manajemen. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi dengan pelaku usaha,” katanya.
Baca Juga:Jadi Pilot Project Ketahanan Pangan Berbasis PerempuanCordela Hotel Cirebon Genjot Pendapatan dari Acara Sosial
Farida berharap, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini tidak sekadar menjadi acara seremonial, tetapi dapat memberikan dampak nyata di lapangan.
“Ciptakan budaya pengawasan yang komunikatif dan berbasis data. Wujudkan Kota Cirebon sebagai rumah yang ramah bagi investor, serta ladang subur bagi wirausaha lokal,” tegasnya.
Ia juga menekankan kepada DPMPTSP agar melaksanakan pengawasan secara sinergis dan tidak tumpang tindih.
“Manfaatkan sistem OSS secara maksimal. Deteksi dan respons potensi pelanggaran sejak dini. Lakukan pembinaan, bukan sekadar penindakan. Pengawasan yang baik adalah yang memberikan kejelasan sekaligus solusi,” tambahnya.