RADARCIREBON.ID – Pelantikan puluhan pejabat oleh Bupati Cirebon Drs Imron MAg, Selasa 920/52025), tanpa kehadiran Wabup Agus Kurniawan Budiman dan Sekda Hilmy Riva’i. Hingga berakhirnya acara, keduanya tak tampak di Pendopo Bupati, lokasi pelantikan.
Sejumlah pejabat yang dikonfirmasi Radar Cirebon terkait ketidakhadiran Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman dan Sekda Hilmy Riva’i, enggan memberikan komentar.
Namun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa wakil bupati dan sekda sudah punya agenda masing-masing. “Yang saya dengar Pak Wabup ada agenda di Jakarta. Kalau Pak Sekda, saya gak tahu, gak dengar apakah ada di Cirebon atau ada agenda di luar juga,” ujar salah satu pejabat yang meminta namanya tak dikorankan.
Baca Juga:Puluhan Siswa SMP di Kuningan Masuk Barak MiliterWacana Penataan Gerbang Masuk Kota Cirebon Jadi Kesempatan Reaktivasi Pemakaman Kutiong
Sumber di Pemkab Cirebon menyebutkan bahwa wabup Agus Kurniawan Budiman atau Jigus sudah mengetahui adanya pelantikan itu, tapi lebih memilih agenda di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta.
Ketidakhadiran dua tokoh penting itu memicu spekulasi terkait disharmoni di pemerintahan daerah. Isunya, wabup dan sekda tidak banyak dilibatkan, termasuk saat pengisian Plt hingga pelantikan pejabat defintif kemarin.
Melihat hal ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Arif Nurudin mengatakan agenda mutasi rotasi jabatan di lingkungan pemda sebetulnya hal yang lumrah dalam rangka mendukung program bupati. “Kewenangannya di bupati untuk membangun tim yang solid,” katanya.
Dalam pandangan seorang akademisi, ia tidak melihat adanya keretakan di antara bupati, wakil bupati, dan sekda. “Saya melihat semuanya kompak. Tinggal dikembalikan lagi ke aturan awal, itu kewenangan bupati. Dan isu keretakan itu apakah bersumber dari yang bersangkutan atau dari mulut ke mulut? Saya sendiri melihat masih solid,” terangnya.
Sementara pengamat kebijakan publik Kabupaten Cirebon Ade Riyaman mengatakan absesnnya wakil bupati dan sekda dalam momen pelantikan pejabat tersebut mengindikasikan adanya kerenggangan serius di lingkaran pimpinan tertinggi daerah. “Ini bukan hal sepele. Ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa relasi antara bupati, wakil bupati, dan sekda sedang tak harmonis,” ujar Ade.