Ia pun mengingatkan agar pengalaman buruk pada periode pertama pemerintahan Imron tidak kembali terulang. “Kalau seperti ini kondisinya, ini sebuah awal yang buruk bagi pemerintahan Imron-Jigus yang masih seumur jagung,” ujarnya.
Oleh karena itu, masih kata Dade, pihaknya mendesak agar ke depan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelayanan publik dan tatanan birokrasi, dijalankan dengan prinsip partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Suhana, menagatakan bahwa hubungan bupati dan wabup tidak renggang. “Tidak ada keretakan antara Bupati Cirebon H Imron dengan Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman,” tegas Suhana kepada Radar Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Jamaah Haji Gelombang 2 asal Kabupaten Cirebon Berangkat ke Tanah SuciLantik 65 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Cirebon: Untuk Eselon II Durung Dipikiraken
Menurutnya, bupati dan wabup berbagi tugas karena banyaknya pekerjaan. “Dan mutasi rotasi ini hal biasa dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat yang pensiun sekaligus penyegaran. Jadi jangan dibesar-besarkan, itu hal biasa. Bupati dan wakil bupati solid dan sedang menjalankan tugasnya masing-masing,” jelas Suhana.
Senada disampaikan kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE. Menurutnya, bupati dan wabup masih solid. Tidak ada keretakan hubungan di antara keduanya. Berdasarkan informasi yang ia dapat, ketidakhadiran wabup saat pelantikan pejabat Eselon III dan IV bukan tanpa alasan. Tapi ada dinas ke luar kota yang sudah terjadwal sebelumnya.
“Jasdi tidak benar ada rumors yang menyebut E1 (bupat) dan E2 (wabup) tidak harmonis. Keduanya masih sering rapat koordinasi kok. Bahkan, setiap kegiatan apapun wabup selalu laporan ke bupati terkait fungsi dan tugasnya,” kata Yoga kepada Radar Cirebon, Rabu (21/5/2025).
Yoga mengaku sudah berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Dan, ia memastikan baik bupati maupun wabup kompak menyebut tidak ada masalah. “Jadi saya menilai ada miskomunikasi sehingga wabup tidak bisa hadir. Jadi keretakan itu hanya isu saja,” terangnya.
Namun, mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 itu enggan menyinggung soal ketidakhadiran sekda dalam proses mutasi. Sebab, itu menjadi ranah eksklusif, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. “Kalau soal sekda, saya sendiri belum bisa membaca,” ucapnya.