Pada masa Raffles (1811) Cirebon pernah menjadi provinsi yang disebut sebagai “provinsi Cheribon”.
“Kita harus membuat satu aturan tegas,” kata komisi Belanda yang bertugas meneiliti masalah ini di tahun 1811.
”Mengenai tanah di antara Kabupaten Priangan, Provinsi Cheribon dan distrik sebelah timur. Di seluruh tanah Kabupaten Priangan banyakditemui tanah yang tidak ditanami, karena tidak ada penduduk desa di situ.”
Baca Juga:Super Komputer Prediksi Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia Hanya 0,1 Persen, Arab Saudi UnggulanUsul Radar Cirebon untuk Gubernur KDM yang Mau Menata Jalan dari Exit Ciperna ke Gedung Negara
“Di sawah atau tanah yang ditanami, tiap penduduk, mulai dari bupati sampai pejabat rendahan memiliki bagian dan mereka dapat menggunakannya sesuka hati, entah dijual, dibiarkan atau bahkan dibuang begitu saja. Mereka kehilangan hak itu apabila meninggalkan desa tersebut secara diam-diam.”
Dalam History of Java juga disebutkan bahwa Provinsi Cheribon, berdasarkan undang-undang lama, tiap distrik dan desa di Kabupaten Priangan, memiliki bagian tanahnya sendiri.
Bedanya di kabupaten tersebut tanah menjadi milik desa dan perorangan. Namun di provinsi ini, desa dan tanah menjadi milik penguasa, atau keluarga dan orang kepercayaan sultan, kecuali sejumlah tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Di Cheribon, para sultan dan pejabat lain mempunyai bagian tanah tersendiri, demikian juga rakyat biasa, di distrik timur berkebalikan dengan semuanya, tidak ada individu yang memiliki tanah.
Tiap orang harus mematuhi aturan yang dibuat. Apabila seseorang merasa tidak puas, dia bisa berimigrasi ke tempat lain. Tak seorang pun merasa wajib menggarap tanah.
Tiap penduduk Jawa, baik di Kabupaten Priangan, di Cheribon, atau distrik timur, merasa memiliki hak sepenuhnya atas berbagai tanaman buah-buahan dan pohon sirih yang ada tepat di sekitar desa atau kampung mereka.