RADARCIREBON.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam upaya pemberdayaan UMKM serta sosialisasi program Koperasi Merah Putih.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD, M Handarujati Kalamullah SSos MAP dalam rapat kerja bersama DKUKMPP Kota Cirebon yang berlangsung di ruang serbaguna kantor DPRD Kota Cirebon pada Kamis (21/5/2025).
M Handarujati Kalamullah menyatakan bahwa capaian Mall UMKM yang dikelola DKUKMPP menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Baca Juga:Komisi I DPRD Kota Cirebon Gelar Rapat Kerja dan Monitoring di Kantor BPBDSTIKes Indramayu Menggelar Wisuda XXVI Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dan Profesi Ners
“Progres Mall UMKM di DKUKMPP menunjukkan hasil yang sangat baik. Keberadaannya bahkan mampu menarik kunjungan dari dalam dan luar negeri. Capaian ini harus terus didukung sebagai sarana promosi dan pengenalan UMKM serta Kota Cirebon,” ujar Handarujati, yang akrab disapa Andru, usai rapat kerja.
Andru juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang terdata di DKUKMPP Kota Cirebon, yang terdiri atas 2.687 UMKM, 1.533 pedagang kaki lima (PKL), dan 2.227 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
Menurutnya, seluruh pelaku ekonomi tersebut harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Meski demikian, Andru menilai DKUKMPP masih perlu melakukan penataan terhadap PKL yang belum berada di kawasan resmi, seperti Shelter Alun-alun Kejaksan, kawasan di samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.
Terkait dengan realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan, Komisi II mengapresiasi DKUKMPP karena telah menyelesaikan sosialisasi melalui musyawarah kelurahan.
Andru menilai bahwa program Koperasi Merah Putih mampu memberdayakan perekonomian masyarakat karena memiliki berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam, kios sembako, klinik kesehatan, hingga gudang logistik.
Sementara itu, berdasarkan data DKUKMPP, jumlah koperasi yang tercatat saat ini mencapai 353, dengan rincian 221 koperasi aktif dan 132 tidak aktif.
Baca Juga:PLN Raih Predikat Platinum dalam Anugerah TJSL 2025Â Komisi III DPRD Kota Cirebon Dorong Revitalisasi Kawasan Stadion Bima
“Harapan kami, realisasi koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan legalitasnya segera diurus, sehingga di setiap RW bisa terbentuk koperasi berbasis RW yang menjadi pilar ekonomi masyarakat,” tuturnya.