Walikota Cirebon: Saya Tak Ada Program 100 Hari Kerja, tapi Kerja Terus-menerus

100 hari kerja walikota cirebon
Walikota Cirebon Effendi Edo. Foto: istimewa-radar cirebon.
0 Komentar

RADARCIREBON.ID- Walikota Cirebon Effendi Edo menegaskan tak ada program 100 hari kerja. Ia menilai program 100 hari saat ini tidak pas karena tugas dan tanggung jawab itu bekerja bersama ASN. Bagi Edo adalah terus-menerus bekerja untuk Kota Cirebon.

“Bagi saya tidak ada program 100 hari. Semua program 5 tahun ke depan adalah program kerja (yang harus dikerjakan),” tegas Edo saat ditemui Radar Cirebon pada agenda IJTI Award 2025 di Apita Hotel, Jumat malam (23/5/2025).

Ya, Edo menegaskan akan terus-menerus bekerja untuk memperbaiki dan membangun Kota Cirebon menjadi lebih baik lagi. “Kalau 100 hari, lalu 100 hari itu selesai, nanti bagaimana,” tanya Edo.

Baca Juga:Mau Ikut? Ada Sekolah Relasi Suami Istri, Terutama bagi Pasangan MudaWapres Gibran: Indramayu Ini Krusial, Kalau di Sini Terganggu, Efeknya Bisa ke Mana-mana

Namun demikian, sambung Edo, selalu ada evaluasi yang ia lakukan. Evaluasi itu termasuk pada program yang belum berjalan. “Begitu juga titik-titik kelemahan akan kita evaluasi,” terangnya.

Edo menegaskan, apa yang menjadi visi-misi dirinya dan Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati, akan dijalankan untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Kota Cirebon. Seperti infrastruktur, sampah, banjir, dan lainnya.

Terpisah, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati juga menegaskan akan terus kerja dengan aksi-aksi nyata di tengah-tengah masyarakat.

Kepada Radar Cirebon, Siti Farida membeberkan beberapa langkah nyata yang telah dilakukan. Misalnya, Rumah Kasih Sayang. Kata Farida, itu merupakan janji kampanye yang kini sudah direalisasikan. “Program yang lahir sejak masa kampanye, kini telah menjelma sebagai pusat layanan kemanusiaan,” katanya.

Rumah itu menjadi tempat bernaung bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dua minggu sekali, pemeriksaan kanker serviks dan payudara bagi perempuan, serta kelas-kelas pendidikan untuk anak-anak prasejahtera. “Kami tidak bisa menunggu sistem ideal, tapi kami bisa mulai dari yang ada,” katanya.

Ia juga menceritakan tentang penanganan rumah ambruk yang dialami warga tak mampu. Kondisi itu pernah dialami seorang warga Pekalipan. Farida langsung menyewakan rumah sementara untuk warga tersebut. “Kami tidak ingin warga menunggu terlalu lama. Hak atas tempat tinggal adalah hak dasar manusia,” katanya dengan tegas.

0 Komentar