Penindakan terhadap korupsi dalam proyek PDNS harus dilakukan bersamaan dengan pemulihan hak-hak digital warga. Nenden menegaskan, pemerintah wajib menginformasikan secara terbuka kepada publik terkait dampak kebocoran data, menjamin tidak adanya penyalahgunaan data lanjutan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek digital lainnya.
“Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kejaksaan memeriksa sejumlah menteri dan perusahaan pemenang tender yang patut diduga terlibat di dalam proses pengadaan PDNS, untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab politik dan administratif turut dimintai pertanggungjawaban hukum,” bebernya. (jp)