REKOMENDASI ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan spiritual dan sejarah perjuangan Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati.
Sebab, Syekh Syarif memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Pun sebagai tokoh penting dalam sejarah peradaban Cirebon.
Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, H Jamil Abdul Latief Lc menjelaskan, rekomendasi itu merupakan satu dari sembilan hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PKB yang diselenggarakan, Minggu (25/5).
Baca Juga:100 Hari Kerja Imron-Jigus: Cirebon Mentereng, Apanya?KDM: Rendahnya Investasi di Kawasan Rebana karena Minimnya Pembangunan Infrastruktur
Menurutnya, rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai masukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor strategis. Pertama memperkuat identitas budaya dan pelestarian warisan leluhur,” kata Jamil–sapaan akrab Jamil Abdul Latief kepada Radar Cirebon.
Jamil menjelaskan, pihaknya mendorong agar penyelenggaraan Haul Sunan Gunung Jati. Selain itu, PKB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan KH Abbas Abdul Jamil Buntet sebagai pahlawan nasional.
“Persiapannya dan kajiannya sudah lengkap. Ini juga merupakan usulan dari DPP. Kami mendorong agar pemkab segera memprosesnya,” terangnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Waswin Janata memaparkan rekomendasi kedua, yakni peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pesantren.
“PKB mendorong pembentukan unit usaha pesantren, pelatihan bisnis, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan internet,” tuturnya.
Rekomendasi ketiga, menyoroti perlindungan petani melalui subsidi pupuk, stabilisasi harga hasil tani, serta penerapan teknologi pertanian digital.
Baca Juga:Dharma Wanita Kemenag Indramayu Kunjungi ke Ponpes Ar RahmatKhawatir Longsor Susulan, 15 Warga Gumulung Tonggoh Cirebon Masih Mengungsi
DPC PKB juga menyerukan pembangunan ekosistem pertanian berbasis koperasi dan kolaborasi dengan pesantren.
“Keempat kami merekomendasikan peningkatan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan santri. Termasuk di dalamnya, pembebasan iuran BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas layanan ibu dan anak di pedesaan, serta pelayanan kesehatan berbasis pesantren,” terangnya.
Kemudian, rekomendasi kelima menekankan pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pertanian, UMKM, dan pendidikan, seperti perbaikan jalan desa, irigasi, serta internet desa.
Selanjutnya, rekomendasi keenam menyasar perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja informal melalui peningkatan UMK, jaminan sosial, serta program rumah layak huni untuk masyarakat miskin.