RADARCIREBON.ID-Program sekolah rakyat, yang merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, dipastikan akan mulai berjalan di Indramayu pada bulan Juli 2025 mendatang.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya, yang turut turun langsung memantau kesiapan infrastruktur sekolah rakyat (SR).
Dijelaskannya, eks gedung wisma haji, yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, akan dialihfungsikan sebagai lokasi kegiatan pembelajaran untuk sekolah rakyat.
Baca Juga:Penderita HIV/AIDS di Wilayah Puskesmas Munjul MeningkatBupati Serahkan Alsintan, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
“Tahun ajaran ini, berarti Juli akhir. Paling enggak Agustus sudah beres lah,” ujar Lucky Hakim saat mendampingi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau eks bangunan wisma haji di Indramayu, Sabtu (24/5).
Menurut Lucky, tenaga pendidik sekolah rakyat akan dipersiapkan oleh Kementerian Sosial, sistem pendidikannya di Kabupaten Indramayu adalah boarding, dan menyediakan 100 siswa tingkat SMP. “Ada 4 rombel (rombongan belajar) ya, jadi satu rombel itu 25 siswa,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya terintegrasi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, terutama yang masuk kategori ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi nasional penghapusan kemiskinan ekstrem. Layanan pendidikan ini diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu,” ujar Muhaimin Iskandar.
Di Kabupaten Indramayu, lanjut pria yang akrab disapa Gus Imin itu, persiapan pelaksanaan program sudah menunjukkan perkembangan signifikan.
“Hingga saat ini sudah ada 85 sekolah yang siap beroperasi, dan rencananya total akan dibangun 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Pendanaannya akan bersumber dari APBN dan APBD,” ungkapnya. (han)