RADARCIREBON.ID– Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan transformasi besar di Kecamatan Krangkeng.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengungkap rencana strategis tersebut saat Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Lucky, Krangkeng memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mencakup sektor industri, pertanian pangan, hingga pengolahan garam rakyat.
Baca Juga:Sosialisasi di Kuningan, Dudy dari Golkar Soroti Potensi Lokal yang Belum Tergarap MaksimalKoalisi Masyarakat Sipil Dorong Kejari Periksa Semua Pihak Terkait Korupsi PDNS, Termasuk Mantan Menteri Komin
Pemkab Indramayu pun telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai panduan pembangunan kawasan tersebut secara komprehensif.
“RDTR Krangkeng difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor kunci yang mendukung Kawasan Rebana, termasuk pengembangan infrastruktur ramah lingkungan seperti jalur hijau dan pedestrian,” jelas Lucky.
Kecamatan Krangkeng sendiri terdiri dari 11 desa, dengan luas wilayah mencapai sekitar 7.357,44 hektare atau setara 3,5 persen dari luas total Kabupaten Indramayu.
Dengan luasan tersebut, Lucky meyakini pengembangan Krangkeng akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian daerah.
Tak hanya industri dan pertanian, Krangkeng juga diarahkan sebagai kawasan terpadu yang meliputi sektor perikanan, hunian, perdagangan dan jasa, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dalam RDTR tersebut, terdapat pula rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede guna menjamin pasokan air bersih untuk Krangkeng dan wilayah sekitarnya.
Di samping itu, turut dirancang peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan lokal, jaringan listrik kawasan industri, fasilitas pengendali banjir, hingga pembangunan menara BTS untuk mengatasi wilayah tanpa sinyal.
Baca Juga:Bupati Dian Singgung Satgas Pemberantasan Premanisme, Iklim Investasi Harus KondusifPemkab Kuningan Beri Perhatian Khusus untuk Guru Ngaji dan Imam Tajug
“Sebanyak 8,96 persen dari total wilayah akan dialokasikan untuk RTH, dan dokumen RDTR ini juga mencakup strategi mitigasi bencana serta perlindungan terhadap ekosistem,” tutup Lucky. (han)