Hilmy mengungkapkan, agar langkah yang diambil tidak melanggar regulasi, pihaknya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi langsung ke BPKP.
Tujuannya, agar skema bantuan yang dirancang benar-benar sesuai ketentuan perundang-undangan. “Jangan sampai niat baik pemerintah dalam memberikan bantuan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu semua harus dilakukan dengan hati-hati,” imbuhnya.
Sebagai opsi alternatif, lanjut Hilmy, pemerintah daerah pun mempertimbangkan untuk menetapkan status tanggap darurat evakuasi. Menurut Hilmy, jika pendekatan ini diambil, secara regulasi tetap dimungkinkan sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu dan Permendagri. “Dampaknya luar biasa besar. Ketika aktivitas galian dihentikan, maka banyak warga kehilangan mata pencaharian. Kita harus memikirkan dampak sosial ekonominya secara menyeluruh,” kata Hilmy.
Baca Juga:Cerita Korban Longsor Gunung Kuda: Reang Ana Ning Jero Mobil, Masih Urip, Tulung…Pengusaha Gunung Kuda Bandel: Ngeruk Terus Meski Dilarang, Kini Jadi Tersangka
Masih kata Hilmy, pemerintah saat ini mengedepankan upaya pendataan menyeluruh. Assessment terhadap para korban masih terus dilakukan. Selain bantuan kepada korban meninggal dunia, Dinas Pendidikan juga akan memberikan dukungan kepada anak-anak korban yang masih bersekolah.
“Saat ini, terdapat 213 Kepala Keluarga (KK) yang terdata terdampak dan berpotensi kehilangan pekerjaan, seiring ditutupnya aktivitas galian di Gunung Kuda. Pemerintah pun kini tengah memikirkan solusi jangka panjang, termasuk upaya pemulihan ekonomi bagi mereka yang terdampak,” paparnya.
Hilmy menambahkan, meskipun ada beberapa korban yang bukan warga Kabupaten Cirebon, namun secara kemanusiaan tetap akan membantu memberikan santunan kepada keluarga korban. “Walaupun nilainya mungkin tidak sebesar keluarga korban dari Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (awr/sam)