Proses pengusulan datanya tetap dimulai dari bawah, yakni desa atau kelurahan. Melalui musyawarah desa, data diajukan ke Dinas Sosial, kemudian mendapat pengesahan dari bupati untuk dikirim ke Kementerian Sosial.
Nantinya, lanjut Astri, DTSEN akan mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di garis kemiskinan maupun yang tergolong mampu. Namun untuk penyaluran bansos, pemerintah hanya akan menyasar kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni pada desil 1 hingga desil 5. Untuk desil 1-4 mereka berhak mendapatkan PKH. Sementara desil 1-5 mendapatkan PBI dan sembako.
Desil itu merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Desil 1 hingga 5 merupakan kelompok tidak mampu dan berhak menerima bansos dari Kemensos. Sedangkan desil 6 hingga 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu.
Baca Juga:SPMB untuk SMP di Kabupaten Cirebon Dimulai 23 Juni 2025, Simak AturannyaDaftar Ulang SPMB SMA di Cirebon, Ortu Ikut Alur Saja
Lebih jauh, Astri menjelaskan bahwa indikator kemiskinan yang digunakan tidak hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga mencakup kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, dan kelayakan tempat tinggal. Seluruh variabel tersebut digunakan untuk menyusun data by name by address yang terintegrasi dan akurat.
“Dengan indikator tersebut, pemerintah bisa memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi riil masyarakat. Ini penting agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran,” tandas Astri.
Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Cirebon juga ternyata cukup tinggi. Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Santi Rahayu didampingi Kabid Linjamsos Agus Syahron SKM. Pihaknya mencatat angka data warga miskin di Kota Cirebon mencapai 9,3 persen dari total jumlah penduduk di Kota Cirebon.
Jika mengacu data saat ini, menurut Kadinsos Santi Rahayu, angka kemiskinan di Kota Cirebon mencapai 34.323 dari total jumlah penduduk di Kota Cirebon yang mencapai sekitar 354 ribu. Santi menjelaskan, data kemiskinan itu perpaduan dari tiga data kemiskinan.
Yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dari ketiga data itu kemuidian disebut sebagai Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). DTSEN bertujuan menciptakan data yang lebih akurat dan terpadu dalam penanganan masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Perpaduan tiga data kemiskinan mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk menggabungkan tiga basis data utama yang digunakan untuk program sosial ekonomi. Yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” bebernya.