RADARCIREBON.ID– Fraksi PKB DPRD Kuningan, Jabar, menyampaikan pandangan kritis terhadap LPj APBD 2024 dalam rapat paripurna. Melalui Juru Bicara FPKB H Uci Suryana, fraksi ini menilai banyak aspek dalam pelaksanaan APBD yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta tidak mencerminkan perencanaan pembangunan yang konsisten.
“Perencanaan daerah seyogianya berangkat dari permasalahan yang nyata dan disadari bersama, dituangkan dalam dokumen RPJMD, lalu diterjemahkan ke dalam program kerja pemerintah daerah. Namun, kenyataannya kami menilai belum ada konsistensi yang cukup dari pemerintah daerah dalam melaksanakan arah maupun kebijakan tersebut,” tegas H Uci Suryana, Rabu (25/6).
Fraksi PKB menyoroti bahwa capaian program dan kegiatan selama 2024 banyak yang tidak fokus terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) yang kerap terjadi justru dinilai belum efektif meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Baca Juga:Pemkab Kuningan Masih Mempunyai Utang Tunda Bayar Rp69 Miliar Pedagang Sorabi dan Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kuningan Terima Bantuan
“Prinsip ramping struktur kaya fungsi belum tercermin dengan baik. Penambahan SKPD justru menambah beban anggaran, bukan memperbaiki pelayanan,” terangnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mengkritik lemahnya daya saing daerah, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata. Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mental birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas kegiatan dianggap sebagai salah satu hambatan utama.
Salah satu catatan penting lainnya adalah soal kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKB menyebut angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan masih menjadi persoalan serius yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun.
“Secara keseluruhan, kami kurang merasakan adanya relevansi yang kuat dari APBD terhadap kondisi nyata masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar ke depan perlu dilakukan reorientasi kebijakan yang fokus pada prioritas pembangunan,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat akibat inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan energi, serta minimnya peluang usaha dan lapangan kerja. Mereka mempertanyakan sejauh mana visi dan misi kepala daerah bisa diwujudkan untuk menjawab persoalan tersebut.
Tak hanya soal belanja, pos penerimaan daerah juga menjadi sorotan. Fraksi PKB menilai potensi PAD perlu digali lebih progresif dan digunakan secara efektif untuk menjawab persoalan yang nyata.