RADARCIREBON.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Jabar, menilai perlunya langkah konkret dan terukur dalam menyikapi kondisi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih membebani keuangan daerah, yakni PT LKM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).
Hingga kini, PT LKM dan PDAU dinilai belum menunjukkan kinerja yang sehat secara finansial dan terus mengalami kerugian.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan Kang Yaya, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum menemukan solusi yang efektif untuk menyelamatkan kedua BUMD tersebut dari kerugian berkelanjutan. Kondisi ini menjadi beban fiskal daerah karena penggajian pegawai tetap harus dianggarkan setiap tahunnya, meskipun kontribusi usaha tergolong minim.
Baca Juga:Bupati Kuningan Distribusikan Bantuan Pangan Bergizi untuk Ibu Hamil dan MenyusuiAksi Mahasiswa dan PKL Kuningan Kritik Keras Kebijakan Relokasi
“Menurut pandangan kami, sudah saatnya dilakukan langkah konkret. Ada dua opsi solusi yang perlu segera dipertimbangkan. Pertama, melakukan penggabungan (merger) PT LKM dengan Bank Kuningan guna meningkatkan efisiensi dan kinerja lembaga keuangan daerah,” ujarnya, Kamis (3/7).
Langkah merger tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat struktur kelembagaan serta memperluas jangkauan pelayanan keuangan daerah secara lebih efektif.
“Sedangkan opsi kedua, kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta rasionalisasi jumlah pegawai pada PDAU agar beban operasional dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan riil perusahaan. Ini penting agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah,” terangnya.
DPRD Kuningan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi jasa, pengelolaan aset daerah, dan BUMD. Selain itu, efisiensi belanja daerah dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.
“Kami minta pemda melakukan review menyeluruh terhadap belanja daerah, termasuk menekan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, biaya konsumsi, dan kegiatan seremonial yang tidak urgen,” tegasnya.
Dengan usulan tersebut, DPRD Kuningan berharap ke depan pengelolaan BUMD dapat lebih sehat, adaptif, dan produktif dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (ags)