RADARCIREBON.ID – Sebelumnya Jawa Barat selalu menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM), justru turun peringkat.
Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ini hanya menduduki posisi ke-3. Kalah dengan Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta di peringkat pertama, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di nomor urut 2.
Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan peringkat 10 terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk yang mengungkapkan penurunan posisi Jawa Barat itu.
Baca Juga:Mengapa Orang Indonesia Suka Foto dengan Bule? Ternyata Ini AlasannyaZohran Mamdani, Muslim Pertama Calon Wali Kota New York, Bikin Trump Naik Pitam
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ungkap Menteri Dalam Negeri.
Yang dimaksud Kang Dedi oleh Mendagri adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM. Sedangkan Ngarso Dalem Sri Sultan adalah Gubernur DIJ. Semenara itu, Lalu Muhammad Iqbal merupakan Gubernur NTB.
Menteri Tito mengungkapkan apresiasi kepada 10 terbaik tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Senin, 7 Juli 2025.
Mantan Kapolri ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada para gubernur atas keberhasilan daerahnya dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah per Juni 2025.
Mendagri menyebutkan, posisi pertama nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah saat ini ditempati oleh DI Jogjakarta. Dengan pendapatan sebesar 57,43 persen dan belanja 41,92 persen.
Di bawah Jogjakarta, posisi ke-2 diduduki NTB. Provinsi ini mencatat pendapatan sebesar 46,26 persen dengan serapan belanja mencapai 38,99 persen.
Posisi ke-3 baru Jawa Barat. Di bawah Gubernur KDM Jawa membukukan pendapatan 44,72 persen dan belanja 38,79 persen.
Baca Juga:Miris Kehidupan Lansia di Barat, 1 dari 4 Tinggal Sendirian, Banyak yang Meninggal Sebatang KaraMenyoal Rumah Netanyahu, Diambil Paksa Negara dari Seorang Dokter Palestina
Baru Kepulauan Riau dengan pendapatan 39,48 persen dan belanja 38,25 persen. Jawa Timur dengan pendapatan 48,59 persen dan belanja 37,71 persen.
Lampung menyusul dengan pendapatan 39,94 persen dan belanja 37,70 persen. Jawa Tengah yang mencatat pendapatan 45,68 persen dan belanja 37,48 persen. Sumatera Barat dengan pendapatan 47,59 persen dan belanja yang sama yaitu 37,48 persen.
Dua provinsi lainnya adalah Gorontalo yang mencatat pendapatan 43,81 persen dan belanja 37,20 persen.Kemudian Banten dengan pendapatan 39,91 persen dan belanja 34,94 persen.
Banyak faktor yang dinilai dalam pengelolaan daerah. Di antaranya mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.