“Pengajuan sudah sering kami lakukan, tetapi hingga kini belum ada realisasi,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, Dinas PUTR mengalokasikan anggaran sekitar Rp162 miliar dari APBD Kabupaten Cirebon.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk 196 kegiatan perbaikan jalan dengan total panjang sekitar 54 kilometer.
Baca Juga:Rp100 Ribu Dapat Baju dan Celana, Bekas Tapi BerkualitasDPUTR Membangun Infrastruktur Kota Cirebon
“Tahun ini anggaran perbaikan jalan sebesar Rp162 miliar,” pungkas Iwan.
Repdem Minta DPUTR Serius Tangani Jalan Rusak
VIDEO Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono ST, yang menjanjikan perbaikan jalan di Wilayah Timur Cirebon pada Juli 2025, menuai apresiasi dari Sekretaris DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Moh Yakub.
Ya, respons Ono terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon untuk memastikan pembangunan ruas jalan rusak segara diperbaiki di tahun ini.
Informasi itu hasil komunikasi Ono dengan Bupati Imron dan ketua DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
Hanya saja, ada proses yang harus ditempuh dalam menggelar kegiatan fisik plat merah.
Saat ini prosesnya masih tahap lelang. Bahkan, ada yang digelar di APBD Perubahan 2025 dengan mata anggaran Rp10 miliar.
Menurut Yakub, langkah Ono merespons kondisi infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Cirebon patut didukung karena menunjukkan komitmen nyata wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan warga.
Baca Juga:Jukut Goreng Jadi Hidangan FavoritMasyarakat Cirebon Tetap Antusias Datangi Bank Sampah
“Kita harus mengapresiasi dewan yang sigap merespons persoalan masyarakat, bukan hanya Pak Ono (Surono), tapi siapapun. Dewan itu memang wakil rakyat, tugasnya menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat, terutama kalau sudah ada upaya konfirmasi dan tindak lanjut,” ujar Yakub kepada Radar Cirebon, Selasa (8/7).
Dijelaskannya, persoalan jalan rusak yang viral di Kabupaten Cirebon seharusnya menjadi evaluasi bersama, khususnya bagi dinas teknis terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Menurutnya, harus ada skala prioritas yang jelas agar perbaikan infrastruktur jalan bisa tuntas dan merata di seluruh wilayah.
“Kerusakan jalan bukan hanya di timur, tapi juga di barat, utara, dan selatan. Jadi, dinas terkait harus benar-benar merencanakan dengan baik, mengatur pelaksanaan di lapangan, dan memberikan informasi yang jelas ke masyarakat,” ujarnya.