RADARCIREBON.ID -Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Imron menegaskan, dirinya sudah memanggil Dinas PUTR terkait lambatnya progres pembangunan infrastruktur. “Saya sudah panggil DPUTR-nya,” tegas Imron, Rabu (9/7).
Menurutnya, berdasarkan laporan dari DPUTR, keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya perubahan perencanaan yang berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan.
Baca Juga:HUT ke-79 Bhayangkara, Polresta Cirebon Bedah Rumah Warga Lebih Bagus dan Layak HuniFPS UGJ Cirebon Gelar Konferensi Internasional, Diikuti 10 Negara
“Perubahan perencanaan itulah yang menyebabkan proses pembangunan menjadi lama,” ungkapnya.
Ditegaskan Imron, dirinya telah memerintahkan DPUTR agar segera mempercepat perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon. “Sudah saya minta agar DPUTR segera melaksanakan percepatan perbaikan jalan,” ujarnya.
Ia pun optimistis seluruh perbaikan jalan yang sudah direncanakan dapat rampung pada tahun 2025.
“Insya Allah, perbaikan jalan yang sudah direncanakan bisa selesai sesuai target tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman menegaskan, pihaknya bersama bupati akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami di pemda berupaya semaksimal mungkin menangani jalan-jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Sejak awal dilantik, saya bersama Pak Bupati sudah berkoordinasi dengan PUTR untuk memetakan ruas jalan yang rusak,” jelas Agus.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menyayangkan lambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya peningkatan jalan.
Baca Juga:Pekerjaan Perbaikan Jalan di Cirebon Molor, DPRD Desak Pemprov Jabar Segera Cairkan Pajak KendaraanSMPN 18 Cirebon hanya Dapat Sedikit Siswa Baru
Hingga awal Juli, pekerjaan tahap pertama peningkatan jalan baru akan dimulai, tertinggal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati SAP MH mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan tahap pertama biasanya sudah berjalan pada bulan Mei. Namun, tahun ini baru dilelang pada Juli dan saat ini baru mulai dikerjakan.
“Ini jauh lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan anggaran dan kebijakan efisiensi yang membuat proses menjadi terhambat,” ujar Diah kepada Radar Cirebon.
Selain faktor efisiensi, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti ketidakjelasan alokasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur.