RADARCIREBON.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan data mengenai pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II 2025.
Menurut Ono Surono, kondisi fiskal Provinsi Jawa Barat menunjukkan tanda bahaya di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Menurut data yang dipaparkan Ono, Data Fiskal Jawa Barat 2025, pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami penurunan.
Baca Juga:Tahukah kamu, Ternyata 80 Persen Topik Debat Itu, Tak Perlu DidebatkanMengapa Orang Indonesia Suka Foto dengan Bule? Ternyata Ini Alasannya
Bahkan, Ono menyebut ada 4 tanda bahaya untuk Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Dipaparkan Ono, pada Data Fiskal Jawa Barat 2025 (Triwulan II), pendapatan daerah -4,3 persen dan belanja daerah turun -6,7 persen.
Karena itu, Ono mengungkapkan ada 4 tanda bahaya yakni;
Pertama, belanja harus produktif, fokus ke sektor pertanian, UMKM dan pariwisata desa.
Kedua, prioritaskan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga, kurangi seremoni dan pencitraan dengan tingkatkan program jangka panjang.
Keempat yakni libatkan rakyat dalam penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Sebagai wakil ketua DPRD Jabar, Ono menyarankan 4 hal.
Sebelumnya Jawa Barat selalu menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM), justru turun peringkat.
Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ini hanya menduduki posisi ke-3. Kalah dengan Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta di peringkat pertama, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di nomor urut 2.
Baca Juga:Zohran Mamdani, Muslim Pertama Calon Wali Kota New York, Bikin Trump Naik PitamMiris Kehidupan Lansia di Barat, 1 dari 4 Tinggal Sendirian, Banyak yang Meninggal Sebatang Kara
Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan peringkat 10 terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk yang mengungkapkan penurunan posisi Jawa Barat itu.
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ungkap Menteri Dalam Negeri.
Yang dimaksud Kang Dedi oleh Mendagri adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM. Sedangkan Ngarso Dalem Sri Sultan adalah Gubernur DIJ. Semenara itu, Lalu Muhammad Iqbal merupakan Gubernur NTB.
Menteri Tito mengungkapkan apresiasi kepada 10 terbaik tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Senin, 7 Juli 2025.
Mantan Kapolri ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada para gubernur atas keberhasilan daerahnya dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah per Juni 2025.