RADARCIREBON.ID – Kehadiran Kamus Usulan Pokok-pokok Pikiran (Kamus Pokir) yang dirilis Bupati Kuningan pada 9 April 2025 menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPRD Kuningan.
Dokumen yang berisi daftar prioritas pembangunan daerah tersebut mendapat dukungan penuh dari Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kuningan, meski disertai catatan kritis.
Ketua Fraksi PPP-Demokrat Ali Akbar menegaskan, bahwa pihaknya sepakat dengan langkah Bupati Kuningan yang menyesuaikan usulan pokok-pokok pikiran dewan melalui Kamus Pokir dengan visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, ini merupakan bentuk konsistensi dalam menjalankan mandat rakyat.
Baca Juga:Pembangunan Daerah di Kuningan Harus Berpihak pada Kelestarian AlamKlub Sepeda Luar Negeri Siap Ikuti Tour de Linggarjati Kuningan 2025
“Pada intinya kami dari Fraksi PPD sepakat. Ini bukan soal mengabaikan aspirasi masyarakat, tapi tentang skala prioritas pembangunan yang lebih strategis. Kami percaya, masyarakat akan memahami dan memaklumi hal ini,” kata Ali Akbar yang juga Politisi PPP kepada wartawan, Senin (7/7).
Ia menambahkan, dukungan fraksinya terhadap Kamus Pokir tidak berarti kehilangan sikap kritis terhadap bupati.
Justru sebaliknya, kritik tetap diperlukan agar bupati tetap fokus pada janji-janji politik yang telah disampaikan saat kampanye.
“Walaupun kami satu pandangan dengan bupati terkait pokir, bukan berarti kami berhenti mengkritisi. Kami justru ingin bupati tetap berjalan di koridor visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada rakyat,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar mekanisme Kamus Pokir ini tidak sekadar bersifat usulan, melainkan mengarah pada instruksi yang tegas untuk menjamin konsistensi pelaksanaan.
Di sisi lain, dirinya mengakui bahwa implementasi Kamus Pokir mungkin memunculkan persepsi bahwa DPRD telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses.
“Betul, secara ideal kami menyerap aspirasi masyarakat lewat reses. Tapi kami juga harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan anggaran daerah, tidak semua usulan bisa diakomodir. Kita harus mengutamakan yang prioritas,” jelasnya.
Baca Juga:Wakil Bupati Tuti Hadiri Perayaan Muharram 1447 H di Yayasan Hasan MawardiRagu Progres Bandara Kertajati Bupati Majalengka Tarik Dana Investasi Rp150 Miliar
Ia menekankan bahwa dalam momen reses berikutnya, terutama yang dijadwalkan pada Agustus mendatang, para anggota dewan akan menjelaskan duduk perkara ini secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami siap menghadapi risiko politiknya. Namun kami yakin masyarakat akan memahami jika dijelaskan secara jujur. Apalagi mayoritas konstituen kami juga mendukung bupati yang sekarang, jadi visi beliau adalah harapan kita bersama,” ucapnya.