Internal DPRD Memanas, Paripurna Diwarnai Interupsi
SUASANA rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon jawaban bupati Cirebon atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mendadak memanas.
Anggota DPRD Fraksi PDIP, Lukman Hakim, yang menuntut kebijakan lebih adil dari pimpinan DPRD, terutama soal keterbukaan anggaran. Lukman menilai, anggota dewan di luar Badan Anggaran (Banggar) sering kali tak dilibatkan secara utuh.
“Selama ini kami yang di luar Banggar tidak pernah tahu-menahu. Kenaikan anggaran untuk apa, penurunan untuk apa, tidak pernah dijelaskan,” tegas Lukman di hadapan pimpinan rapat.
Baca Juga:DLH Cirebon Sebut Penataan Hutan Kota Sumber Terbentur Efisiensi AnggaranWabup Cirebon Pantau Langsung Pengangkutan 30 Ton Sampah Liar di Kertawinangun
Ia menekankan, seluruh anggota DPRD punya tiga fungsi utama, legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan.
Karena itu, ia mendesak agar proses penyusunan maupun perubahan APBD bisa diakses dan dipahami secara merata oleh seluruh anggota dewan.
Lukman juga menyoroti perubahan signifikan pada alokasi sejumlah dinas. Misalnya, anggaran Dinas Kesehatan melonjak hingga Rp145 miliar, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPKBP3A) meningkat menjadi Rp22 miliar.
Ironisnya, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) justru turun drastis, hingga puluhan miliar. Padahal, kondisi jalan rusak menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kerusakan jalan terjadi di mana-mana. Kenapa justru anggaran DPUTR malah dikurangi?” cetusnya.
Interupsi Lukman disindir Anggota Fraksi Gerindra, Sofwan ST, yang menilai ada masalah komunikasi internal fraksi PDIP.
“Apa yang disampaikan tadi menunjukkan seolah tidak ada komunikasi di internal PDIP,” sindir Sofwan.
Baca Juga:Bupati Cirebon Tegas! Perintahkan DPUTR Segera Perbaiki Jalan RusakMasih Ada Pelajar Nongkrong di Bima
Ia bahkan mengusulkan pimpinan DPRD membuka opsi pemandangan umum kedua agar anggota yang belum puas bisa menyampaikan sikapnya secara resmi terhadap jawaban eksekutif.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Cirebon, Aan Setyawan SSi menekankan, perlunya keterbukaan informasi kepada seluruh anggota dewan. Ia meminta agar Sekretariat DPRD memperbanyak salinan naskah jawaban dari bupati, agar bisa dipelajari oleh anggota non-Banggar.
Aan juga menyoroti persoalan jalan rusak di ruas Gebang-Pabuaran yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mendesak agar pengesahan APBD Perubahan bisa dipercepat.