Ekky membeberkan, di tahun pertama 2021 memang pemkot pernah gagal meraih status informatif. “Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan ketika tidak ada dorongan dari KI Kota Cirebon dengan kerja-kerja Komisioner KI periode kami,” katanya.
“Dari penandatanganan kesepakatan di seluruh dinas sampai bimbingan teknis yang diinisiasi DKIS Kota Cirebon, kemudian pendampingan pemenuhan standar layanan informasi yang wajib disediakan oleh badan publik, tahun pertama itu yang kami dorong,” sambung Ekky.
Pihaknya bersyukur komunikasi sangat baik dan terbuka dengan Pemkot Cirebon serta DPRD untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota informatif. Sisi lain, lanjut Ekky, pihaknya menyelesaikan sengketa-sengketa informasi dari masyarakat. “Bukan hanya masyarakat Kota Cirebon, tapi masyarakat dari luar Kota Cirebon kami layani. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Tidak sampai ke PTUN, tidak sampai ke Mahkamah Agung,” bebernya.
Baca Juga:Dapur MBG Gegesik dan Arjawinangun Beroperasi Mulai 14 Juli 2025Cerita Gus Yusuf Pilih Lanjut Kuliah di Madinah: Cari Ilmu Sekaligus Ngalap Berkah
Dalam periode terakhir ini, pihaknya berharap seluruh badan publik Kota Cirebon memenuhi standar layanan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021. “Kami juga mengapresiasi standar layanan informasi di instansi vertikal, BUMN, yang sesuai dan patuh terhadap keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon. Seperti Kejaksaan, Bea Cukai, PT KAI, BPS, KPU dan Bawaslu Kota Cirebon serta badan publik lainnya,” terangnya.
Kerja-kerja itu, lanjut Ekky, karena pihaknya ingin memastikan bahwa badan publik mematuhi keterbukaan informasi publik dan masyarakat bisa dengan mudah mendapat hak informasinya. “Kami sadar bahwa kerja-kerja Komisi Informasi Kota Cirebon belum sepenuhnya sempurna, namun kami terus berusaha sedikit demi sedikit berusaha menyempurnakan,” pungkasnya. (abd)