Dia pun menjelaskan, model kepemimpinan “kumaha aing” itu tidak sesuai dengan budaya Sunda sendiri. “Hirup tong asa aing uyah kidul sabab di alam dunyamah euweuh elmu panutup,” tulisnya dalamBahasa Sunda.
Dia meminta KDM sebelum nekad bertindak untuk memikirkan terlebih dahulu akibatnya. “Kudu seubeuh memeh dahar, kudu nepi memeh indit,” ujarnya lagi dalam Bahasa Sunda.
Bahkan dia mengajak mendesak DPRD Jawa Barat agar mempertimbangkan keberadaan KDM sebagai Gubernur. Sebaiknya ditegur atas sikap-sikap yang mendahulukan citra ketimbang kerja. “Lodong kosong ngelentrung,” tulisnya lagi.
Baca Juga:Jangan Hanya Al Ihsan, KDM Ditantang Ganti Nama RS Santo Borromeus, Biar Lebih NyundaOle Romeny Cedera Dilanggar Paulinho Moccelin, Warganet Marah
Bila pencegahan lebih baik daripada pengobatan, menurut Rizal, maka sebaiknya DPRD menurunkan segera KDM dari kursi gubernur. “Toh ada Wakil Gubernur yang mampu menggantikan,” saranya.
Dia berpendapat, warga Jawa Barat tidak boleh dipaksa untuk diam. Apalagi hanya dijadikan sebagai “tukang kendang” dari pemimpin yang bisanya cuma joget-joget.
Dedi Mulyadi, pintanya, harus taat hukum. Bersedia mendengarkan suara pengawasan anggota DPRD. Sebab, negara tidak membutuhkan pengumbar hawa nafsu, tetapi memerlukan orang yang siap untuk berbuat bagi kepentingan bersama.
“Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea,” tegas Rizal.
Untuk kasus RSUD Al Ihsan, Rizal mendorong Dewan untuk mengultimatum KDM. Supaya Gubernur Jawa Barat mengembalikan RS tersebut ke nama asal, Al Ihsan.
“Atau Dedi Mulyadi sang Gubernur bapa aing, eh kumaha aing turun. Mekanisme Undang-Undang dan Tatib DPRD sudah lengkap mengaturnya,” pungkas dia.