RADARCIREBON.ID- Tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai hari ini, Senin (14/7/2025). Saat bersamaan, SMK-SMK swasta di Kota Cirebon mengalami situasi yang tidak menggemberikan karena jumlah siswa baru menurun secara drastis. Bahkan, ada SMK swasta yang terpaksa tutup.
Turunnya jumlah siswa baru pada tahun ini terbilang cukup signifikan. Forum SMK Swasta Kota Cirebon menyebut salah satu penyebabnya adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang membolehkan satu kelas atau rombongan belajar (rombel) SMA/SMK Negeri diisi 50 siswa.
Kebijakan KDM itu membuat siswa yang semula diterima di SMK swasta, mencabut berkas dan pindah ke sekolah negeri. Jumlah siswa baru pada SMK swasta di Kota Cirebon juga sempat beredar di sosial media sepanjang Minggu siang (13/7/2025).
Baca Juga:Masih Ada Beberapa PKL di Bahu Jalan Kawasan Trusmi, Kasatpol PP: Mohon KesadarannyaGaji 14 Juta per bulan, Lowongan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Diserbu 57 Pendaftar
Dari data itu, ada yang hanya mendapatkan satu murid baru. Yakni, SMK Pakungwati dan SMK Rise. Artinya, lebih parah dari SMK Cipto; 2 murid baru. Kondisi yang juga memprihatinkan, SMK Widut hanya dapat 4 siswa baru, SMK Telkom-BA dapat 5 murid, SMK NU dapat 6 murid.
“Jadi data yang beredar itu (jumlah siswa baru SMK swasta di Kota Cirebon, red) betul. Bahkan SMK Pakungwati yang menerima satu murid, kemungkinan akan tutup. Satu murid itu telah diserahkan ke sekolah lain,” papar Ari Nurrahmat, selaku Ketua Forum SMK Swasta Kota Cirebon.
Dengan kondisi murid yang hanya sedikit itu, dan agar SMK tidak mati, Ari mengatakan pihaknya tetap mengadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan suasana yang apa adanya.
“Kita tetap memulai pembelajaran, mau tidak mau harus berjalan. MPLS juga apa adanya saja. Karena ada siswa, jadi tetap lanjut. Kalau didiamkan saja kan kasian. Kecuali ada arahan dari Forum SMK Swasta Se Jawa Barat,” terang Ari saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Minggu (13/7/2025).
Ari mengatakan pihaknya bersama dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Se Jawa Barat sudah berkumpul dan bertemu Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka menyoal kebijakan 50 siswa per rombel dan memungkinkan ada ruang kelas baru.
“Sesuai prediksi kami, bakal ada ruang kelas baru karena tidak mungkin 50 dalam satu kelas. Dan kalau ada ruang kelas baru, semua orang akan menuju ke negeri. Nasib sekolah swasta ya tinggal nama saja. Kalau sekolah pada tutup, muncul pengangguran,” terang Ari.