Proyek Negara, Rasa Mafia

proyek negara rasa mafia
Ilustrasi pekerjaan proyek. Foto hanya ilustrasi, tidak berkaitan langsung dengan artikel ini. Foto: Istimewa - radarcirebon.id
0 Komentar

Misalnya: Di suatu daerah, Partai A menang Pemilu. Artinya, kepala daerahnya dari Partai A. Dinas dan birokrasi kunci semuanya pejabat di bawahnya pasti dari orang Partai A. Proyek dikuasai oleh “keluarga besar” Partai A.

Jadi kalau ada proyek APBD, misalnya membangun jalan, jembatan, dan kantor desa, yang bisa dapat, yang deket dengan Partai A.

Siapa mereka? Kontraktor yang nyumbang waktu kampanye. Pengusaha yang menjadi donatur partai. Makanya wajar kalau ada yang kaya mendadak.

Baca Juga:Investasi Perak, Emas Kedua yang Menjanjikan, Begini Untung RuginyaTrik Licik Cuci Uang, Cara Ubah Yang Haram Jadi 'Halal'

“Abang saya dulu hidup biasa aja. Tapi sejak si itu jadi pejabat, langsung sering dapet proyek. Duit miliaran masuk. Rumah, mobil, tanah, semua mulai berdatangan,” begitu Ngopidiyyah mencontohkan.

Tapi lucunya, waktu si pejabat itu kalah Pemilu, semua ikut berhenti. Tak ada proyek. Tidak ada relasi. Dan juga tak ada uang. Hidupnya balik ke titik nol. Karena yang membikin kaya bukan keahlian, tapi koneksi.

Jika melihat proyek negara yang asal jadi, jangan buru-buru menyalahkan tukang di lapangan. Coba lihat ke atas. Ke balik layar. Di sana ada segitiga yang saling menghidupi: Kontraktor. Pejabat dan Partai Politik.

Kontraktor Membutuhkan proyek. Pejabat memegang aksesnya. Partai membutuhkan dana untuk bertahan di kursi kekuasaan.

Lalu mereka pun membikin kesepakatan diam-diam. Partai membantu orangnya naik menjadi pejabat. Pejabat memberi proyek ke kontraktor “keluarga besar” partai. Kontraktor setor balik uang ke partai untuk dana Pemilu, kampanye, dan membeli suara.

Dan begitu siklus ini terus berputar. Yang tumbuh bukan kesejahteraan rakyat, tapi jaringan korupsi yang makin sulit diputus. Negara jalan, tapi pincang. Proyek ada, tapi fiktif. Anggaran keluar, tapi hasilnya entah ke mana.

Setiap tahun, proyek-proyek ini diulang. Setiap masa jabatan, permainan dimulai dari awal. Dan yang menjadi korban tetap sama: rakyat kecil, yang membayar semua ini lewat pajak dan harga barang.

Baca Juga:Apakah Investasi Perak Menguntungkan? Simak Cara Berinvestasi Bagi PemulaMengenal Perak, Logam Mulia yang Terlupakan

Demokrasi, dalam wajah nyatanya hari ini, bukan lagi sistem untuk memilih pemimpin terbaik. Tapi sistem legal untuk bagi-bagi proyek, kekuasaan, dan keuntungan.

0 Komentar