RADARCIREBON.ID – Ternyata bulan madu antara pasangan kepala daerah, sepertinya sebagian mulai berlalu. Baik itu pasangan gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati dan walikota – wakil walikota, di antaranya sudah mulai menunjukkan keretakan.
Yang membedakan, ada yang berani “perang terbuka”, malu-malu dan bahkan ada pula yang “saling tusuk” dari belakang. Keretakan yang tampak di permukaan umumnya dipicu oleh ketimpangan pembagian tugas antara kepala daerah dan wakilnya.
Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, bukan itu persoalan sebenarnya. Paling besar persoalan keretakan tersebut dipicu oleh persoalan materi. Dari dana kampanye hingga pendapatan “yang jelas dan tidak jelas” usai dilantik.
Baca Juga:Wong Cirebon Pimpin GP Ansor OKI, Putra Abdul Hayyi, Pengasuh Ponpes GedonganInvestasi Perak, Emas Kedua yang Menjanjikan, Begini Untung Ruginya
Banyak wakil kepala daerah yang menyumbang dana kampanye sangat banyak, hanya dijadikan “ban serep” oleh kepala daerah. Bahkan banyak pula yang hanya dijadikan “pelengkap penderita”.
Padahal, ada kesepakatan sebelum pencalonan untuk berbagi tugas. Bahkan kesepakatan itu dicatatkan di notaris. Sangat rinci dan rapi pembagian tugas keduanya. Kepala daerah mengerjakan apa, dan wakilnya melakukan apa.
Bahkan, dalam pembagian tugas tersebut, juga ada semacam sanksi jika diingkari. Sanksi tersebut biasanya dari pengembalian dana yang digunakan untuk pemenangan, sampai utang piutang.
Yang konyol, draf utang piutang saat pemilu kada yang dicatatkan di notaris itu, banyak tersebar luas. Entah siapa yang menyebar. Tapi intinya agar kesepakatan saat pemilu di antara keduanya mendapat atensi.
Ada lagi soal ketimpangan pendapatan “yang jelas dan tidak jelas” antara kepala daerah dan wakilnya. Padahal, ketika pemilu kada, keduanya mengeluarkan dana yang telah disepakati.
Namun, setelah menjabat, pendapatan tidak sesuai dengan yang diinginkan dari salah satunya. Biasanya ketimpangan pendapatan tersebut menimpa wakil kepala daerah. Di titik ini, keretakan kian tajam dan terbuka.
Jika yang terdengar dan terlihat keretakan tersebut dipicu pembagian tugas, itu agar masyarakat,memaklumi. Biar seolah keretakan itu atas nama pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat, bukan karena materi.
Baca Juga:Trik Licik Cuci Uang, Cara Ubah Yang Haram Jadi 'Halal'Apakah Investasi Perak Menguntungkan? Simak Cara Berinvestasi Bagi Pemula
Mari belajar dari kasus hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Hubungan Gubernur Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana sudah tidak harmonis lagi. Keduanya pun sudah “perang terbuka” di media dan forum-forum resmi dan tidak resmi.