RADARCIREBON.ID -Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menanggapi realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Jabar yang sempat disorot.
Menurutnya, hal ini bisa menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati.
“Serapan anggaran bisa dilihat dari beberapa sisi. Di satu sisi wajar karena adanya fluktuasi fiskal yang naik turun. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi peringatan serius agar pemerintah daerah menjaga stabilitas pendapatan dan belanja,” ujar Buky, Selasa (16/7).
Baca Juga:Ini Dia Update Transfer Pemain Diaspora, Dari Dewa United Sampai ke Liga DenmarkDukung Asta Cita Presiden, Polres Indramayu Kolaborasi Tanam Jagung di Desa Mekarwaru
Ditegaskan Buky, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terkait serapan anggaran sebagai bagian dari fungsi DPRD.
Sebelumnya, serapan anggaran Pemprov Jabar menjadi sorotan setelah Mendagri Tito Karnavian menyebut Jabar kalah peringkat dibanding NTB dan DIY. Padahal, Jabar biasanya selalu berada di posisi teratas.
Sekda Jabar, Herman Suryatman menilai, kondisi saat ini masih tergolong baik karena realisasi belanja Jabar mencapai 38,79 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 31,81 persen.
“Secara peringkat memang DIY dan NTB lebih baik bulan ini. Tapi selisihnya tidak terlalu jauh, Jabar ada di peringkat ketiga nasional,” jelas Herman.
Ia juga menepis anggapan bahwa pendapatan Jabar anjlok.
Menurutnya, realisasi pendapatan Jabar saat ini berada di angka 44,72 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 43,62 persen. Meski demikian, Jabar berada di peringkat ke-12 dari 38 provinsi.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti perbedaan kapasitas fiskal Jabar dengan provinsi lain.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengungkapkan, APBD Jabar tahun 2025 mencapai Rp31 triliun, sedangkan NTB hanya Rp6,3 triliun dan DIY Rp5,02 triliun.
Baca Juga:Kejagung Sita 72 Mobil Mewah Milik Bos Sritex, Ada Lexus hingga Mercedes!Kemensos Uji Coba Sekolah Rakyat di Dua Lokasi, Siap Tampung Ribuan Anak Keluarga Miskin
“Untuk apa belanja besar kalau hanya digunakan untuk perjalanan dinas atau seminar yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Dedi. (san)