RADARCIREBON.ID- Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC) menilai penempatan mantan Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan langkah yang tepat.
Hilmy dinilai memiliki kapasitas untuk mendongkrak angka investasi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang selama ini belum berjalan maksimal. Hal itu seperti disampaikan Ketua FKIC Yoga Setiawan SE.
Yoga mengaku optimis Hilmy akan membawa angin segar di sektor pelayanan investasi Kabupaten Cirebon. Menurutnya, Hilmy punya modal pengalaman birokrasi yang kuat dan gaya komunikasi yang mampu merangkul banyak pihak.
Baca Juga:Bertambah, Dapur Makan Bergizi Gratis Mulai Beroperasi di ArjawinangunSekda Kabupaten Cirebon Dicopot, Bupati Imron Sudah Tidak Sreg?
“Saya yakin Pak Hilmy bisa meningkatkan investasi di Kabupaten Cirebon dan memaksimalkan peran MPP yang sekarang masih sepi. Harapannya, pelayanan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Yoga, Selasa (16/7/2025).
Mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 itu juga mengatakan kewenangan penuh perlu diberikan pada Hilmy Riva’I agar mampu menertibkan dinas-dinas teknis yang masih berjalan sendiri-sendiri. Tujuannya, agar persoalan yang menghambat perizinan segera dipecahkan.
“Selama ini, perizinan di Kabupaten Cirebon kerap terhambat bukan karena DPMPTSP, tapi lebih pada ego sektoral dinas teknis. DLH, Damkar, Dishub, dan PBG (Perizinan Bangunan Gedung) di DPUPR kadang membuat syarat yang tidak sesuai aturan. Yang menghambat investor dalam mengurus proses perizinan,” jelasnya.
Yoga menegaskan, di daerah lain, pengurusan izin bisa selesai dalam sehari. Sementara di Cirebon, ada yang bertahun-tahun mandeg karena investor harus bolak-balik ke dinas teknis, padahal MPP sudah disiapkan sebagai pusat layanan terpadu. “Harusnya investor cukup datang ke MPP, semua sudah terintegrasi. Tidak perlu lagi urus Amdal ke DLH atau Amdal Lalin ke Dishub secara terpisah,” katanya.
Karena itu, FKIC mendorong Bupati Cirebon untuk memberikan kewenangan penuh kepada Hilmy agar dapat memaksimalkan fungsi MPP. Jika perlu, dinas teknis yang masih membuka perizinan di luar MPP harus diberi sanksi tegas.
“Kalau semua terpusat di MPP, ego sektoral otomatis hilang. Kami yakin Pak Hilmy bisa melakukannya asal didukung penuh Bupati dan Wakil Bupati. Ini langkah penting agar pelayanan perizinan lebih cepat, mudah, dan pasti,” terangnya.