RADARCIREBON.ID- Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, Pemkab Cirebon pun melakukan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Termasuk untuk anggaran perjalanan dinas. Efisiensi anggaran itu berlaku bagi perjalanan dinas pimpinan daerah, termasuk Bupati Cirebon Imron MAg.
Kepada Radar Cirebon, Bupati Imron mengatakan efisiensi efisiensi anggaran cukup ketat sudah dimulai sejak awal 2025.
Ia mengatakan efisiensi anggaran itu berlaku untuk semua orang di Pemkab Cirebon. “Termasuk perjalanan dinas saya dan wakil bupati, kena efisiensi,” ujar Imron, Minggu lalu (20/7/2025).
Baca Juga:Warga Bikin Kuburan di Jalan Rusak, Kata DPUTR Kabupaten Cirebon: Perbaikan Tahun IniPemkot Cirebon Masih Pakai Cara Lama Tangani Sampah di TPA Kopi Luhur
Ia pun sudah meminta kepada semua SKPD agar bisa menyaring perjalanan dinas keluar Kota. “Kalau yang tidak penting dan tidak maslahat gak usah berangkat. Dinas luar kota hanya untuk keperluan yang sangat penting, termasuk untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Itu yang selalu saya tekankan,” kata Imron.
Imron pun mengaku seringkali mengeluarkan uang sendiri atau dari kantong pribadi demi membiayai perjalanan dinas atau agenda dinas di luar kota yang diikutinya.
“Kan efisiensi, jadi saya sering juga pakai uang sendiri untuk keperluan perjalanan dinas dan keperluan dinas lainnya,” tandas Imron.
Seperti diketahui, pemerintah gembar-gembor efisiensi anggaran. Tapi, tiap pekan ada saja acara atau kegiatan tatap muka.
Ada yang digelar pemerintah pusat, ada juga agenda provinsi. Bupati/walikota, atau wakilnya, akhirnya jalan-jalan dengan alasan acara penting.
Padahal, pemerintah harusnya menghemat karena anggaran perjalanan dinas (perjadin) sudah dipangkas hingga 50 persen.
Kini, pada banyak daerah, anggaran perjadin sudah ludes karena banyaknya kegiatan luar kota. Misalnya Pemkab Cirebon. Anggaran perjadin kepala daerah sudah ludes per Juni 2025.
Baca Juga:Muhaimin Dorong Pesantren Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatDalam Tujuh Hari Kawasan Stadion Bima Cirebon Harus Bersih, Jangan Ada Warung Lagi
Ya, alokasi anggaran perjadin Bupati/Wakil Bupati Cirebon sudah habis sejak Juni 2025. Penyebabnya, undangan rapat dari pemerintah pusat dan provinsi terus berdatangan ke pemerintah daerah. Sifatnya wajib hadir.
Kabag Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengakui kondisi ini membuat pihaknya kelimpungan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah pusat tak sejalan dengan kondisi di daerah.
“Tidak sedikit undangan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar yang sifatnya wajib hadir. Sementara anggaran perjadin kami hanya Rp500 juta di tahun 2025, turun 50 persen dari biasanya Rp1 miliar per tahun,” ujar Sunanto kepada Radar Cirebon, Minggu lalu, (13/7/2025).