Sementara itu, Pemkot Cirebon juga mengakui uang perjadin sudah habis karena banyaknya agenda dari pusat maupun provinsi. Dalam catatan Radar Cirebon, setiap pekan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pejabat lainnya selalu memenuhi undangan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga, anggaran perjadin habis.
Sekda Kota Cirebon Dr Agus Mulyad MSi mengakui banyaknya undangan dari instasi vertikal keluar kota, termasuk undangan dari Pemprov Jabar, berdampak terhadap habisnya biaya perjalanan dinas. “Iya benar, dampaknya anggaran perjalan dinas habis. Efisiensi, tapi karena undangan harus dihadiri, maka tidak bisa berbuat banyak. Hampir sepekan sekali selalu ada perjalanan dinas luar kota,” ujar Agus Mulyadi, pekan lalu.
Saat ditanya berapa alokasi anggaran perjalanan dinas walikota, wakil walikota, sekda, hingga eselon II, pria yang akrab disapa Gus Mul itu mengaku tidak mengetahui persis angka besaran atau total biaya perjalanan dinas. “Wah tidak hafal Mas. Kalau perjalanan dinas setiap dinas, alokasi anggarannya di dinas,” katanya.
Baca Juga:Warga Bikin Kuburan di Jalan Rusak, Kata DPUTR Kabupaten Cirebon: Perbaikan Tahun IniPemkot Cirebon Masih Pakai Cara Lama Tangani Sampah di TPA Kopi Luhur
Melalui perubahan anggaran APBD 2025, Gus Mul mengatakan pihaknya menyampakan rencana anggaran perjadin akan ditambahkan kembali. Tapi, penambahan anggaran perjadin disesuaikan kebutuhan.
Bahkan, Gus Mul menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak agenda yang tidak lagi keluar kota, cukup melalui zoom meeting. “Sekarang sudah banyak agenda-agenda dinas tidak keluar kota, tapi cukup zoom meeting,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Suwarso Budi Winarno mengaku anggaran perjalan dinas di SKPD yang ia pimpin sangat kecil. Apalagi saat efisiensi, DP3APPKB melakukan efisiensi hingga Rp2 milliar atau tepatnya Rp1,9 miliar. “Termasuk anggaran perjalanan dinas kita pangkas begitu mendapatkan arahan adanya efisiensi,” ujarnya.
Kalaupun ada perjalanan dinas, kata Budi, itupun lebih banyak dari BKKBN. Ia mengatakan anggaran perjadin dari BKKBN hanya Rp150 ribu. Justru anggaran perjadin lebih besar sopir. “Jadi anggaran perjalan dinas saya justru dibiayai dari BKKBN nilainya Rp150 ribu, berbeda dengan sopir saya mendapatkan perjadin Rp400 ribu karena sumbernya dari APBD Kota Cirebon. Kalau saya sumber anggarannya dari BKKBN dan nilainya hanya Rp150 ribu,” terangnya