RADARCIREBON.ID – Sekolah swasta di Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan serius dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Bahkan, ada yang sampai tidak mendapatkan siswa sama sekali.
Forum Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Indramayu menyatakan bahwa jumlah pendaftar menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya dipicu oleh kebijakan pemerintah provinsi, terkait program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Program PAPS yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memungkinkan peningkatan jumlah siswa per kelas di sekolah negeri hingga maksimal 50 siswa. Meski program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, dampaknya justru menggerus potensi sekolah swasta dalam menjaring siswa baru.
Baca Juga:Tertarik Jadi Afiliator TikTok? Begini Tips Sukses ala Abi Gym di Workshop SBC Cirebon603 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Kemensos Siap Coret dari Daftar!
Ketua FKKS Indramayu, Wiwin Alfian menjelaskan bahwa dari total kuota 2.240 siswa yang tersedia di 29 SMA swasta di bawah naungan FKKS, hanya 583 siswa yang mendaftar. Jumlah ini merosot hampir 50 persen dibandingkan tahun 2024, yang mampu menjaring 943 siswa.
“Situasi ini bukan hanya terjadi di Indramayu saja, tapi juga dirasakan oleh sekolah-sekolah swasta di berbagai daerah di Jawa Barat,” ujarnya kepada Radar Indramayu, Senin 21 Juli 2025.
Wiwin menambahkan, sejumlah sekolah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, bahkan ada yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Salah satunya adalah SMAS NU Indramayu, yang pada PPDB 2025 ini tercatat nihil pendaftar.
Beberapa sekolah lain juga mencatat jumlah pendaftar yang sangat minim. Seperti SMAS Islam At-Taqwa Kandanghaur yang hanya menjaring 1 siswa, SMAS MKGR Kertasemaya dan SMAS Chandradimuka Kandanghaur masing-masing 3 siswa, serta SMAS PUI Jatibarang dengan hanya 4 siswa.
Sebaliknya, hanya sedikit sekolah yang masih mampu bersaing dan menarik minat calon peserta didik, di antaranya SMAS NU Kaplongan dengan 100 siswa dan SMAS NU Juntinyuat dengan 95 siswa.
Wiwin menyoroti bahwa banyak calon siswa yang semula mendaftar di sekolah swasta akhirnya menarik berkas mereka untuk pindah ke sekolah negeri. Dikatakan Wiwin, hal tersebut merupakan imbas dari regulasi PAPS, yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak terhadap eksistensi sekolah swasta.
“Kebijakan itu seolah menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Siswa memilih sekolah negeri karena bisa menampung lebih banyak, sementara sekolah swasta semakin kehilangan daya saing,” tuturnya.