Dan kalau langkah ini diambil, bukan tidak mungkin publik mulai mencari jalan lain VPN, aplikasi alternatif, atau bahkan gerakan digital untuk melawan pembatasan.
Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jika saja kebijakan berpihak pada kemajuan, bukan pada kepanikan.
Publik pun bereaksi keras. Pejabat yang lebih tinggi langsung turun tangan. Meutya Hafid mengeluarkan pernyataan resmi. Dia menegaskan tidak ada rencana pembatasan layanan WhatsApp Call.
Baca Juga:Momen Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir Diminta Hakim MK Suhartoyo Menyanyi di Sidang Uji Materi UU Hak CiptaGaji Rp 5 Juta Sebulan, Punya Anak-Isteri dan Bisa Nabung, Bagaimana Caranya?
Namun, kenyataannya wacana itu ada tapi tidak diakui. Yang mewacanakan anak buah. Yang membantah: menteri. Artinya, ada dua nada di dalam satu kementerian.
Satu bicara soal perlindungan bisnis operator. Satunya lagi bicara soal citra pemerintah di mata publik. Wacana pembatasan ini benar-benar muncul, tapi cepat-cepat diralat karena dianggap blunder politik.
Wacana ini bukan sekadar isu iseng. Ada tekanan dari industri, ada manuver birokrasi, dan ada ketakutan akan kehilangan kontrol.
Yang dibatasi bukan karena aplikasinya salah. Tapi karena uang yang mestinya mengalir ke operator, justru bocor ke luar negeri.
Dan seperti biasa: ketika uang jadi persoalan, kenyamanan publik jadi tumbal pertama yang dikorbankan.
“Saya sendiri, jujur saja, sudah bertahun-tahun tidak pernah kirim SMS atau nelpon pakai pulsa. Semua komunikasi saya pakai WhatsApp, Zoom, Telegram semuanya gratisan dari sisi pulsa, tinggal modal kuota atau WiFi,” akunya.
Bukan pelit, tapi karena zaman memang sudah berubah. Kalau sekarang operator dan pemerintah baru panik, salah siapa? “Kami cuma penumpang, bukan pembuat jalan,” sindir Ngopidiyyah.