RADARCIREBON.ID – Sejumlah wali murid dari SMPN 5 Kota Cirebon merasa keberatan dengan kebijakan biaya seragam sekolah yang mencapai jutaan rupiah. Salah satu wali murid sempat menyampaikan protes di media sosial (medsos).
Sebagain lagi, ada yang menyebarkan rincian biaya seragam sekolah senilai Rp2.255.000. Nilai tersebut untuk membeli empat setel seragam sekolah, baju batik, baju adat, satu rompi, kartu perpustakaan, dan kartu OSIS.
Radar Cirebon mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak sekolah. Wakil Kepala SMP Negeri 5 Kota Cirebon, Maman Suryaman menegaskan, pengadaan seragam di sekolahnya diselenggarakan oleh pihak Komite Sekolah.
Baca Juga:Efek Rivalitas Pilwu, Pemdes Setu Kulon Weru Cirebon Tak Bisa Cairkan Dana Desa Tahap I dan IIWarga Argasunya Kota Cirebon Curhat ke Wawali
“Oleh karena itu, pengelolaan dan lainnya diselenggarakan oleh Komite Sekolah dan dibantu oleh koperasi sekolah. Angka itu bisa muncul pun setelah dirapatkan dulu antara Komite Sekolah dan seluruh wali murid. Justru rapat itu kami tidak ikut serta. Kami hanya memperkenalkan diri dan menjelaskan program sekolah,” kata Maman kepada Radar Cirebon.
Di tempat yang sama, Ketua Komite SMP Negeri 5 Kota Cirebon, Supirman alias Tong Eng, menjelaskan bahwa masalah uang seragam tersebut sebenarnya bukan konteks sebuah kewajiban. Karena, yang dilakukan oleh pihaknya selaku Komite Sekolah, mengadakan dan memudahkan orang tua siswa untuk mendapatkan seragam dan atribut SMP Negeri 5.
“Karena sekolah sudah menerapkan pakaian-pakaian yang dipakai untuk di SMP 5, seragam tidak bisa didapat di tempat lain. Kami membantu dengan cara mengundang penjahit untuk membuatkan seragam-seragam. Silahkan ukur dengan harga yang sudah disepakati bersama,” terangnya.
Terkait biaya dan pembayaran, kata Tong Eng, dari awal pihaknya hanya ingin membantu teman-teman wali murid. Sehingga, pihaknya memberikan banyak keringanan, dengan cara membayar secara langsung maupun diangsur.
Bahkan, pihaknya tidak mewajibkan wali murid untuk membeli seragam sekolah tersebut. Mereka juga diizinkan untuk membeli seragam tersebut di luar sekolah.
“Kita tidak wajibkan untuk membeli lagi, karena ini hukumnya juga hukum dagang. Kalau orang yang mau memesan ya kita buatkan, dan dia harus bayar. Jadi ini sangat terbuka, sangat dibebaskan teman-teman wali murid itu, untuk menentukan pilihannya terhadap saragam,” terangnya.