RADARCIREBON.ID -Banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Losari, kian mengkhawatirkan. Tak hanya merendam pemukiman warga, dampaknya meluas kemana-mana. Lahan pertanian hingga infrastruktur.
Camat Losari, H Muklas MM menjelaskan, banjir rob tidak hanya menimpa Desa Ambulu, tetapi juga sejumlah desa lainnya, seperti Desa Kalisari, Tawangsari, dan Kalirahayu.
Menurutnya, desa-desa ini berada tepat di garis pantai dan menjadi langganan banjir rob setiap tahunnya.
Baca Juga:UNU Gelar Kuliah Umum TerbatasBakal Panggil Kepala Disdik, DPRD Soroti Biaya Seragam, di SMP Negeri 5 Rp2.255.000
“Wilayah-wilayah tersebut sering terendam. Bukan hanya rumah warga, tetapi juga lahan pertanian. Setiap kali banjir rob datang, tanaman rusak dan tak ada yang bisa diselamatkan. Apalagi airnya asin,” ujar Muklas, Kamis (24/7).
Namun, Muklas mengaku pihak kecamatan tak bisa berbuat banyak. Penanganan banjir rob bukan merupakan kewenangan mereka.
“Kami hanya bisa menyampaikan dan mendorong agar ada perhatian. Apakah perlu dibuatkan tanggul atau solusi lainnya, itu kewenangan di atas kami,” terangnya.
Sementara itu, Kabid Sumber Air DPUTR Kabupaten Cirebon, Reza Fauzi mengaku, pihaknya sudah pernah berupaya bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk menanggulangi banjir rob.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah normalisasi sungai dan pembangunan tembok penahan.
“Namun kami punya keterbatasan. Untuk wilayah Losari, itu masuk kewenangan BBWS. Kami hanya bisa melakukan normalisasi sungai. Soal tanggul, itu domain BBWS,” jelas Reza.
Ditambahkannya, program normalisasi sebenarnya sudah direncanakan sejak masa Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya. Sayangnya, pelaksanaannya terkendala mobilisasi alat berat ke lokasi.
Baca Juga:Disbudpar dan PHRI Kota Cirebon Gelar Sertifikasi GratisForkomades Audiensi dengan Komisi I DPRD Cirebon, Soroti Pengelolaan BUMDes Gombang
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menegaskan persoalan di Ambulu, sebetulnya semua instansi bisa masuk. Mulai dari DPUTR, BBWS maupun pemerintah pusat. Anton meminta, ada solusi konkret. “Minimalnya DPUTR ada upaya melakukan apa. Kemudian BBWS melakukan apa,” katanya.
Kalau dibiarkan, terang politisi Golkar, korbannya masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dari sektor pertanian saja, bisa ratusan juta setiap tahunnya.
“Kemaslahatan masyarakat di atas segalanya. Setelah ini, harus ada solusi konkret. Jangka pendek melakukan apa, jangka menengah dan panjangnya melakukan apa,” katanya.