RADARCIREBON.ID – Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem menyentuh 2,38 juta jiwa.
Angka ini menurun 1,18 juta jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono mengungkapkan, persentase penduduk miskin ekstrem per Maret 2025 berada di angka 0,85 persen.
Baca Juga:Jumat Bersepeda: Aksi Kolaboratif Bupati Dian Wujudkan Lingkungan Bersih dan Kepedulian SosialTBM Pado Maco: Gerakan Literasi Unik dari Cirebon, Selipkan Buku di Salon hingga Kado Pernikahan
Capaian ini turun 0,14 persen dibandingkan September 2024, serta menurun 0,41 persen dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini, kata Ateng, didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
“Jika dibandingkan setahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 1,18 juta orang,” ujar Ateng dalam rilis resmi bertajuk Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7).
BPS sendiri menggunakan definisi kemiskinan ekstrem merujuk pada standar Bank Dunia, yakni penghasilan di bawah 2,15 US Dollar per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli 2017.
Ateng juga menambahkan, data kemiskinan ekstrem ini baru dirilis tahun ini, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 yang fokus pada optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyambut baik hasil tersebut.
Dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Gus Ipul menyebut, penurunan angka kemiskinan ekstrem ini sebagai bukti bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak nyata.
“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya dan itu dibuktikan oleh data BPS,” ujar Gus Ipul, akhir pekan kemarin.
Baca Juga:Wujudkan Petani Muda Lewat Pelatihan Petani Muda di IndramayuKabupaten Indramayu Punya Potensi Besar dari Rumput Laut, Bupati: Ini Peluang Dongkrak Ekonomi Daerah
Dijelaskannya, penurunan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pendekatan sistematis yang dilakukan Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama program bantuan sosial (Bansos).
Salah satu fondasi utamanya adalah perbaikan data melalui program DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang diatur melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Verifikasi langsung dilakukan untuk memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat dan valid.
Selain itu, pemerintah melakukan penyisiran ulang terhadap sasaran bantuan sosial. Penyaluran Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dialihkan dari masyarakat kelas menengah ke kelompok yang benar-benar miskin.