RADARCIREBON.ID – Desa Batembat Kecamatan Tengahtani terkenal di Cirebon. Namanya harum sebagai Tempat Pemotongan Hewan (RPH). Yang menjadi tumpuan kebutuhan daging segar.
Namun di balik nama besar itu, desa justru tak mendapat kontribusi apa pun dari keberadaan RPH tersebut.
Kuwu Battembat, Muhammad Kholid mengungkapkan, hingga pertengahan 2025 ini, wacana relokasi RPH yang dijanjikan sejak tahun 2020 belum juga terealisasi. Padahal, kondisi RPH saat ini sudah tidak layak untuk beroperasi.
Baca Juga:Dinkop dan UKM Kabupaten Cirebon Peringati Harkopnas ke-78 Tahun 2025 Transformasi Layanan Garda Oto Permudah Proses Klaim
“RPH ini berada di tengah permukiman padat, tidak memenuhi syarat analisis dampak lingkungan (amdal) dan lalu lintas (amdal lalin), serta memiliki pengelolaan limbah yang jauh dari standar,” ujar Kholid saat ditemui Radar Cirebon, Selasa (5/8/2025).
Kholid mengungkapkan, mayoritas pelaku usaha pemotongan hewan yang beraktivitas di sana bukan warga asli Battembat, melainkan pendatang yang hanya menyewa tempat.
Dari sekitar 15 pelaku usaha, hanya 1–2 orang yang merupakan warga Desa Battembat. Meski demikian, sebagian besar buruh pemotongan adalah warga lokal Cirebon.
“Kami hanya mendapat nama, tapi tidak ada kontribusi langsung ke desa. Semua urusan dan pembayaran langsung ke pemda. Kami di sini hanya menanggung dampaknya saja,” terangnya.
Warga sekitar, kata Kholid, juga kerap mempertanyakan kelanjutan rencana relokasi yang tak kunjung jelas. Terlebih, bau menyengat dari limbah cair dan padat RPH sering kali mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat.
Yang lebih memprihatinkan, limbah dari RPH disebut langsung dibuang ke aliran sungai tanpa pengolahan memadai, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Masalah limbah ini sudah menjadi keluhan klasik. Warga hanya bisa bertahan karena sudah terbiasa. Tapi ini tidak bisa dibiarkan terus. Harusnya ada langkah konkret dari dinas terkait,” tegasnya.
Baca Juga:Peningkatan Pendapatan Dorong PLN Masuk Daftar Fortune Global 500Bendera dan Pernak-pernik Mulai Dijajakan di Kota Cirebon
Kholid juga menyayangkan minimnya perhatian dari para pengusaha maupun pemerintah. Rencana renovasi atau rehabilitasi pun belum ada kejelasan, termasuk tidak adanya bantuan dalam bentuk CSR dari pihak pengelola RPH.
“Kami sudah coba bicara dengan para pengusaha jagal, tapi mereka juga terbentur masalah klasik. Harusnya, dinas turun tangan, jangan terus-menerus menunda,” tandasnya. (sam)