RADARCIREBON.ID – Munculnya usulan pengelolaan RSUD Linggajati Kuningan agar diambil alih Pemprov Jabar, menuai beragam komentar. Usulan itu dimaksudkan demi peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Apalagi setelah kejadian bayi meninggal di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Suharto SFarm Apt menyatakan dukungannya terhadap usulan menyerahkan pengelolaan RSUD Linggajati kepada Pemprov Jawa Barat, yang semula oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Baca Juga:Toto Suharto Serap dan Dorong Aspirasi Warga Lewat Program Koperasi hingga Bantuan InfrastrukturTMMD Ke-125 Kodim 0615/Kuningan: Edukasi Bahaya Narkoba dan Literasi di Desa Sindangjawa
Menurutnya, langkah tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau saya setuju RSUD Linggajati diambil alih provinsi. Daripada suatu kabupaten tidak ada anggaran untuk memaksimalkan pelayanan, lebih baik serahkan saja kepada provinsi,” ujar Toto Suharto SFarm APt, Minggu (10/8).
Anggota Fraksi PAN ini menjelaskan, dalam rapat paripurna KUA-PPAS APBD TA 2025 yang turut dihadiri Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, sempat disampaikan bahwa Pemprov Jabar akan memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Terutama, pelayanan kesehatan akan menjadi fokus utama karena hampir seluruh masyarakat kini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, optimalisasi fasilitas rumah sakit tidak mungkin tercapai tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Dengan diambil alih oleh provinsi, RSUD Linggajati berpotensi menjadi rumah sakit rujukan dengan kelengkapan peralatan medis yang lebih baik serta penambahan jumlah tenaga dokter.
“Sekarang ada dokter tapi tidak ada alat medisnya, atau sebaliknya ada alatnya tapi tidak ada dokternya. Kalau provinsi yang mengelola, anggaran bisa lebih memadai sehingga pelayanan lebih maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan program beasiswa untuk calon dokter spesialis, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Beasiswa tersebut diberikan dengan komitmen bahwa setelah lulus, penerimanya harus kembali mengabdi di rumah sakit milik pemerintah.
“Kalau kita bicara kualitas layanan, kuncinya ada di anggaran. Dengan provinsi mengambil alih, baik fasilitas maupun SDM nya akan lebih optimal,” pungkasnya. (ags)