RADARCIREBON.ID -Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Cirebon dilanda kegelisahan. Pasalnya, cabang olahraga bola voli akan segera bertarung di Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) pada 25 Agustus mendatang di Majalengka, namun kepastian administrasi belum juga jelas.
Ketua Pengcab PBVSI Kabupaten Cirebon, Anton Maulana mengaku, khawatir situasi ini bisa merugikan para atlet.
Ia berharap, permasalahan yang sedang membelit Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon segera tuntas, agar tidak mengorbankan prestasi dan semangat atlet yang sudah berlatih keras.
Baca Juga:Bupati Imron Pimpin Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kabupaten CirebonJalan Ciremai Raya Kota Cirebon Sedang Diukur, Apakah Akan Segera Diperbaiki?
“Sampai sekarang Surat Keputusan (SK) untuk mengikuti BK belum juga keluar dari KONI. Padahal batas waktu paling lambat itu Rabu depan,” ungkap Anton kepada Radar Cirebon, kemarin.
Menurut Anton, pihaknya sudah menyiapkan 14 atlet putra dan 14 atlet putri hasil seleksi ketat untuk menghadapi BK voli indoor di Majalengka.
Persiapan fisik dan teknik pun dinilai sudah maksimal, tinggal menunggu lampu hijau untuk keberangkatan.
“Kalau persiapan sudah cukup matang, tinggal berangkat saja. Tapi kalau SK-nya tak kunjung turun, kami khawatir atlet yang sudah kerja keras malah gagal berangkat,” terangnya.
Anton menegaskan, setidaknya SK pemberangkatan harus segera diterbitkan agar ada kepastian bagi tim.
“Masalahnya, BK tinggal menghitung hari. Jangan sampai ini mematahkan semangat anak-anak,” ujarnya.
Perlu diketahui, belum cairnya anggaran KONI tahap tiga lantaran terjadi konflik internal. Hingga kini persoalan tersebut tak kunjung tuntas.
Baca Juga:Dari Rp6,2 Juta Jadi Rp65 Juta, Walikota Sangkal PBB Bukan Naik 1.000 PersenKota Cirebon Terancam Dikepung Banjir Rob, Diperkirakan Terjadi Pada 14–19 Agustus 2025
Sementara, Kadispora Kabupaten Cirebon, Jois Putra SE, menolak ikut campur internal KONI terlalu jauh.
Menurutnya, masalah ini sudah menjadi ranah KONI Jabar. Ia menyebut, KONI Jabar menemukan kesalahan administrasi berupa penggunaan kop surat yang bisa berimplikasi hukum. “Kami menunggu keputusan dari KONI Jabar. Kalau SK saja bermasalah, saya tidak bisa mengeksekusi anggaran,” jelasnya. (sam)