RADARCIREBON.ID – Baru-baru ini viral di media sosial terkait razia Satpol PP Damkar Kabupaten Indramayu yang melakukan razia dan mendapati siswa SMP – SMA yang ternyata belum bisa membaca.
Hal tersebut menjadi sorotan karena di jenjang pendidikan SMP – SMA, seharusnya siswa tidak ada masalah dengan membaca.
Lalu, bagaimana siswa tersebut bisa naik kelas? Padahal hal paling dasar yakni membaca dan berhitung saja, tidak mampu dikuasai.
Baca Juga:Akibat Gempa Bekasi, Kereta Api Berhenti Luar Biasa, KAI: Tidak Ada yang AnjlokKDM Minta Cari Dokumen Tata Ruang Zaman Kolonial, Sebut yang Sekarang Kacau
Bupati Indramayu, Lucky Hakim menanggapi adanya fenomena siswa SMP dan SMA di Kabupaten Indramayu yang tidak bisa membaca dan menghitung.
Menurutnya, ini permasalahan pendidikan nasional, bukan hanya daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Lucky mengusulkan agar undang-undang pendidikan direvisi.
Kurikulum merdeka yang digunakan saat ini, kata Lucky, tidak bisa dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam mendidik para siswa.
Hal itu lantaran para siswa akan tetap lulus meskipun kemampuan membaca, menulis, dan menghitung masih diragukan.
“Karena kami (kepala daerah) yang bakal berhadapan dengan masyarakat. Terbayang gak, pak, seperti apa nanti kita berhadapan dengan masyarakat yang anaknya itu gak bisa baca,” kata Lucky, saat ditemui di DPRD Indramayu, Jumat, 22 Agustus 2025.
Lucky juga menanggapi terkait kemajuan teknologi saat ini semakin masif, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan.
Namun, kemampuan membaca dan menghitung baginya adalah hal dasar yang harus dikuasi oleh semua orang, terutama para siswa yang menempuh pendidikan formal.
“Ini PR bangsa, cuma dilalahnya kemarin yang nampak di permukaan Indramayu. Maka ketika saya diwawancara memang ini terjadi di Indramayu tapi ini bukan masalah Indramayu, tapi ini masalah nasional menurut saya,” ujar dia.
Baca Juga:KDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara IniKDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung Hantu
Lebih lanjut, kata Lucky, jika pemerintah pusat menargetkan Indonesia Emas pada 2045, maka persoalan siswa tidak bisa membaca dan menghitung harus segera dientaskan.
Selain menyejahterakan rakyat, Lucky mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki tugas mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jadi gimana mau cerdas, baca saja tidak bisa. Jadi ini PR nasional menurut saya,” pungkasnya.