RADARCIREBON.ID – Ungkapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut bukan hanya pejabat yang korupsi, rakyat juga melakukannya, mendapat banyak kritikan.
Sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu dianggap jika korupsi merupakan hal yang normal. Karena bukan saja dilakukan pejabat, tetapi juga oleh rakyat.
Kritik paling tajam datang dari penggiat media sosial X. Selain KDM dianggap ingin menormalisasi korupsi, juga pernyataannya itu upaya menyederhanakan masalah.
Baca Juga:Kata KDM Soal Rekrutmen Dokter, Tidak Boleh Berdasarkan Ekonomi Orang TuaAkibat Gempa Bekasi, Kereta Api Berhenti Luar Biasa, KAI: Tidak Ada yang Anjlok
Salah satu yang mengkritik KDM adalah penggiat media sosial bernama Mira. Dia menyebut korupsi bukan hanya masalah rakyat. Korupsi merupakan masalah sistem. Sementara sistem itu yang membuat pemerintah.
“Corruption isn’t just a people problem, it’s a system problem and the system belongs to the government,” ungkap Mira dalam komentarnya di media sosial X.
Menurut Mira kalau regulasi lemah, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, wajar saja kalau masyarakat ikut main. Hal tersebut menunjukkan jika pemerintah gagal memberlakukan, gagal mendidik, dan gagal memimpin.
“The government failed to enforce, failed to educate, and failed to lead,” tandas akun itu.
Akun itu pun menolak fakta bahwa korupsi di mana-mana bukanlah bukti dari masyarakat yang korup. Kondisi itu merupakan bukti pemerintahan yang gagal yang menolak dan membangun tembok terhadap prilaku koruptif.
“The fact that corruption is everywhere is not proof of a corrupt society, but proof of a failed government that refuses to build walls against it,” ujarnya.
Namun demikian, Mira juga setuju untuk tidak premisif terhadap prilaku koroptif. “Disclaimer: i don’t excuse corruption,” tegasnya.
Baca Juga:KDM Minta Cari Dokumen Tata Ruang Zaman Kolonial, Sebut yang Sekarang KacauKDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara Ini
Dia setuju jika rakyat pun ada yang korup, sekecil apapun itu tetap salah. “Tapi coba deh mikir, kalau regulasi negara ini kuat dan gak tebang pilih, corruption culture wouldn’t even have the chance to grow,” tandasnya lagi.
Karena itu, dia beranggapan jika peraturan hukum yang kuat diperlukan. Karena, tidak dapat mengharapkan jutaan orang untuk memiliki kompas moral yang sama.