RADARCIREBON.ID – Dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap konektivitas antarwilayah dan transportasi publik masih minim.
Padahal, permasalahan transportasi di Kabupaten Cirebon semakin kompleks. Sayangnya, dukungan terhadap transportasi publik masih minim.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah ST kepada Radar Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Pilwu Digital Indramayu Ditunda, Raperda Tentang Pemerintah Desa Terganjal PP dan PermendagriMenginjak Hari ke-14, Polres Indramayu Masih Lakukan Pengejaran Terhadap Alvian Maulana Sinaga
Lebih lanjut, dijelaskan Hilman, pembangunan sektor transportasi tidak hanya melulu dengan prasarana lalu lintas, tetapi juga menyangkut konektivitas antarwilayah dan keselamatan masyarakat.
Hilman mengungkapkan, selama ini hampir 70 persen anggaran Dishub tersedot untuk penerangan jalan umum (PJU). Tapi bukan untuk pengadaan PJU baru, melainkan membayar tagihan rekening listrik.
“Kalau bicara perhubungan itu luas. Bukan hanya soal PJU, tapi juga ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, konektivitas antarwilayah, hingga keselamatan lalu lintas. Pola pandang ini yang harus diubah,” ujar Hilman.
Menurutnya, permasalahan transportasi saat ini semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan kawasan perumahan dan industri. Sayangnya, dukungan terhadap transportasi publik masih minim.
Ia mencontohkan kebijakan larangan bagi pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan dari orang tua maupun pelajar, karena ketersediaan angkutan umum di banyak wilayah sangat terbatas.
“Transportasi itu urat nadi perekonomian. Mobilitas masyarakat dan barang harus didukung oleh sistem transportasi yang terintegrasi. Kalau konektivitasnya lemah, maka pertumbuhan ekonomi juga terhambat,” jelasnya.
Hilman mengaku sudah menyampaikan ke DPRD bahwa prioritas pembangunan transportasi tahun 2026 harus mengarah pada konektivitas antarwilayah.
Baca Juga:Sempat Ditutup karena Akses Jalan, Pantai Tiris Indramayu Kini Kembali BergeliatTurnamen Voli BNR Cup Resmi Dimulai di Manis Kidul, Tim BNR A Tampil Gemilang di Laga Pembuka
Namun, pola penganggarannya masih sama seperti tahun lalu, sehingga belum ada dukungan signifikan.
“Sekitar 30 persen penghasilan kepala keluarga dihabiskan hanya untuk biaya transportasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya konektivitas. Tapi tanpa perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai, sulit untuk mewujudkannya,” tegasnya.
Dijelaskan Hilman, kondisi angkutan umum di Kabupaten Cirebon juga semakin memprihatinkan. Bahkan, izin trayek justru berkurang setiap tahunnya.
Sementara untuk peremajaan kendaraan angkutan umum (angdes atau angkot, red) saja tidak ada daya dukung dari kebijakan pemerintah atau pun perbankan.
“Angkot atau angdes itu ibarat mati enggan hidup pun tak mau. Kasihan mereka, tidak ada dukungan kebijakan pemerintah maupun perbankan. Akhirnya masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Bahkan anak di bawah umur pun banyak yang pakai motor, ini berisiko kecelakaan,” ungkapnya.