RADARCIREBON.ID – Ada sebuah data yang mengungkapkan bahwa biaya politik di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN.
Hanya sayang, banyak yang belum tahu jika biaya politik yang sangat mahal itu, semua bersumber dari uang rakyat.
Data tersebut diungkap oleh akun konsultan keuangan “100 Juta Pertama” dalam postingannya di media sosial X, baru-baru ini.
Baca Juga:Pernyataan Presiden Prabowo Subianto Tentang Ojol yang Dilindas Rantis: Saya terkejut dan kecewaAlhamdulillah, Evakuasi Macan Tutul di Balai Desa Kutamandarakan Kuningan Berhasil
Akun tersebut mengutip data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu, mencapai Rp 71,3 triliun.
Dengan biaya sebesar itu, tandas akun itu, Pemilu 2024 tersebut menjadi yang tertinggi di sepanjang sejah pesta demokrasi di Indonesia. “Sekaligus tertinggi se ASEAN,” tulisnya.
Dalam data tersebut terungkap, biaya Pemilu di Singapura pada tahun 2020 hanya Rp 310 miliar. Kemudian Pemilu Malaysia 2022 menghabiskan anggaran Rp 2,4 triliun.
Sementara di luar ASEAN, biaya Pemilu 2019 di Kanada Rp7,8 triliun. Yang lebih besar dari pemilu di Indonesia hanya India dan Amerika Serikat.
Biaya Pemilu di India tahun 2019 menggunakan anggaran sebesar Rp 136 triliun. Sementara Pemilu Amerika Serikat 2020 sebesar Rp 225 triliun.
Akun ini juga mengutip riset yang dilakukan oleh Westminster Foundatio. Dalam riset tersebut terungkap, rata-rata calon kepala daerah dan legislatif di Indonesia menghabiskan sekitar Rp4,7 miliar ketika mengikuti Pemilu 2024.
Artinya, tandas akun itu, bagi anggota DPR membutuhkan 3-4 tahun untuk bisa mengembalikan modalnya. Tentu jika dilakukan secara normal dan halal, tanpa makan dan foya-foya.
Baca Juga:Kata KDM Soal Rekrutmen Dokter, Tidak Boleh Berdasarkan Ekonomi Orang TuaAkibat Gempa Bekasi, Kereta Api Berhenti Luar Biasa, KAI: Tidak Ada yang Anjlok
Biaya sebesar itu untuk apa? Akun itu menjelaskan, biaya tersebut rata-rata digunakan untuk logistik, sewa konsultan, bayar saksi hingga mahar ke partai. “Belum termasuk hidden cost serangan fajar, bintang, dan bulan,” jelasnya.
Jika berpikir menggunakan logika bisnis, ujar akun itu, para anggota dewan yang terpilih, harus mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.
Padahal, harapnya, menjadi pejabat negara tersebut seharusnya untuk pengabdian kepada rakyat. Yang terjadi sering sebaliknya. Jabatannya merupakan ladang bisnis untuk mengais rupiah dari rakyat.
Penyebabnya, menurut hemat akun itu, karena besarnya biaya politik yang mereka keluarkan. Pada akhirnya menjadi efek bola salju yang merugikan rakyat.