CIREBON-Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah mengupayakan pembangunan pabrik Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kubangdeleg.
Upaya ini dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
RDF sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat, baik dari sampah rumah tangga, limbah industri, maupun sampah komersial.
Baca Juga:Prabowo Bertemu Ormas Islam di Hambalang selama 3 Jam, Sepakat Jaga Persatuan IndonesiaWarga Krangkeng Geruduk PT Sun Bright Lestari, Tuntut Prioritas Tenaga Kerja Lokal dan Hapus Pungli Rekrutmen
Teknologi ini dinilai mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat.
Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono ST mengatakan, pengajuan pembangunan pabrik RDF sudah masuk ke Kementerian PUPR dan kini masih dalam tahap penyeleksian.
“Ada banyak daerah yang juga mengajukan, sehingga perlu proses seleksi agar bisa mendapatkan program pembangunan RDF ini,” jelasnya.
Menurut Dede, ketersediaan sampah di TPA Kubangdeleg sangat memadai untuk dijadikan bahan baku RDF.
Bahkan, pihaknya mendorong agar program ini tidak hanya dilakukan di TPA, melainkan juga dikembangkan di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di tingkat desa.
“TPS di desa juga bisa dijadikan tempat pengolahan RDF. Dengan begitu, selain mengatasi persoalan sampah, desa juga bisa memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD),” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang pasar RDF di Kabupaten Cirebon cukup besar. Sejumlah pabrik sudah menggunakan RDF sebagai bahan bakar alternatif, salah satunya PT Indocement. “Permintaan RDF cukup tinggi, sehingga pemasarannya tidak akan sulit,” kata Dede.
Baca Juga:Buka Sekolah Pasar Modal, Bupati Indramayu Lucky Hakim Ajak ASN Melek InvestasiJadi Pembina Upacara, Kapolsek Terisi Imbau Para Siswa Agar Tidak Melanggar Hukum
Dengan adanya pabrik RDF, Pemkab Cirebon berharap, persoalan sampah dapat teratasi sekaligus memberi nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah desa. (den)