JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalami kerugian hingga Rp51 miliar dampak demonstrasi yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Diketahui perusakan sejumlah fasilitas umum (Fasum) terjadi saat aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah wilayah Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merinci, ada 22 halte Transjakarta yang dirusak pengunjuk rasa dan 6 diantaranya ludes dibakar.
Baca Juga:Ini Dia Pesan Tokoh Masyarakat Indramayu: Sampaikan Aspirasi dengan Sopan dan Jangan Anarkis!Puluhan Ribu Jamaah Padati Maulid Akbar Al Bahjah, Buya Yahya Ajak Umat Jaga Persatuan Bangsa
Selain itu, sambung Mas Pram sapaan akrabnya, terdapat satu pintu tol ringsek akibat dirusak oleh oknum pengunjuk rasa.
Sejumlah kamera pengawas atau CCTV dan fasilitas umum lainnya milik Pemprov DKI Jakarta juga tak luput dari aksi vandalisme oknum tidak bertanggungjawab.
“Mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp3,3 miliar, MRT Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV, infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar sehingga total (kerugian) kerusakan ada Rp51 miliar,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).
Pramono menargetkan, perbaikan seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan, paling lama rampung pada 9 September 2025.
Kata Pramono proses perbaikan seluruh fasilitas umum yang rusak sudah dilakukan sejak Sabtu, 30 Agustus 2025.
“Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September,” harap Pramono.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menyebutkan, anggaran untuk perbaikan akan menggunakan dana kontinjensi atau cadangan.
Baca Juga:Ingin Belajar Menulis, MTs Sekolah Alam Indramayu Kunjungi Radar IndramayuKantor KONI Cirebon Masih Dikuasai Eks Ketua, Carateker Terpaksa Bakal Ngantor di Dispora
Pramono pun meminta pendampingan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait penggunaan dana cadangan tersebut.
“Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan. Tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontingensi,” kata Pramono.
Selain menanggung biaya kerusakan, Pemprov Jakarta juga harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk mensubsidi Transjakarta dan MRT yang digratiskan hingga tanggal 7 September 2025.
Digratiskannya dua moda transportasi tersebut karena sejumlah fasilitasnya seperti mesin tap untuk pembayaran mengalami kerusakan.
“Kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini,” pungkasnya. (dsw)