Jadi Tuan Rumah Temu Inklusi Nasional 2025, Bupati Cirebon Pastikan Kaum Disabilitas Dapat Perlakuan Setara

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg
TUAN RUMAH: Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyapa panitia kegiatan Temu Insklusi Nasional di Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, Selasa (2/9). FOTO: DENY HAMDANI/RADAR CIREBON
0 Komentar

RADARCIREBON.ID -Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional 2025 yang digelar pada Selasa (2/9).

Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, mengaku bangga wilayahnya dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan tingkat nasional tersebut.

Baca Juga:PLN Luncurkan Home Charging Services Versi Terbaru, HCS Ultima Yang Hadir Dengan Lebih EfisienDAM Raih Juara di Kontes Layanan Honda Nasional 2025

“Saya sangat bangga Kabupaten Cirebon ditunjuk menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional keenam. Ini menunjukkan Cirebon adalah daerah yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Bupati Imron.

Kabupaten Cirebon, lanjutnya, sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan disabilitas.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

“Kami pastikan kaum disabilitas mendapat perlakuan setara dalam akses pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Kemenko PMK Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti mengungkapkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 17,8 juta jiwa dari total penduduk 281 juta. Namun, mereka masih menghadapi kesenjangan signifikan di berbagai sektor.

“Angka kemiskinan pada penyandang disabilitas mencapai lebih dari 13 persen. Sebanyak 32 persen penyandang disabilitas ringan hingga sedang tidak menuntaskan pendidikan dasar. Di sektor ketenagakerjaan, partisipasi angkatan kerja mereka hanya sekitar 23 persen, dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, mencapai 77 persen,” jelas Woro.

Ditegaskannya, pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya mempersempit kesenjangan tersebut melalui kebijakan inklusif dan program pemberdayaan. (den)

0 Komentar